TNI AD Bakal Siapkan Rindam untuk Tempat Rehabilitasi Narkoba jika Dibutuhkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Hamim Tohari menyatakan bahwa TNI AD siap menyediakan Resimen Induk Komando Daerah Militer (Rindam) sebagai tempat rehabilitasi pengguna narkoba.

“Kalau memang dibutuhkan kami siap,” kata Hamim di Markas Besar TNI AD (Mabesad), Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

Hamim menyebutkan, Rindam memiliki tempat yang cukup luas dan banyak mengakomodir kepentingan-kepentingan institusi lain untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan hingga kegiatan bela negara.

Baca juga: Jokowi Terima Usulan soal Rehabilitasi Narkoba di Rindam

“Kalau toh memang Rindam diperlukan untuk oleh masyarakat untuk hal yang lain, kami akan siapkan,” ujar Kadispenad.

Namun, sebut Hamim, di internal Mabes TNI AD belum membahas usulan itu secara detail.

“Rindam mana saja yang disiapkan, berapa banyak, itu kami masih belum membahas secara detail. Setelah pembahasan detail, nanti akan kami sampaikan. Ini kan baru sebatas wacana,” ucap Hamim.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi usulan mengenai penggunaan Rindam sebagai salah satu tempat untuk rehabilitasi pengguna narkoba.

Baca juga: Penghuni Panti Rehabilitasi Narkoba di Ciputat yang Mengamuk dan Serang Petugas Ternyata Residivis

Meski demikian, presiden menyampaikan bahwa penggunaan Rindam itu masih harus dikalkulasi secara matang.

"Di setiap Komando Daerah Militer (Kodam), saya kira punya kapasitas kurang lebih 500-an (pengguna narkoba) yang bisa direhab di situ, tapi nanti kita bicarakan juga anggarannya seperti apa," ujar Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas yang membahas soal narkoba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/9/2023).

Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya mencegah penyalahgunaan narkoba di Tanah Air. 

Baca juga: Penghuni Panti Rehabilitasi Narkoba di Ciputat Mengamuk, Serang Petugas lalu Kabur

Kepala Negara pun meminta jajarannya untuk fokus dalam menyelesaikan masalah penyelundupan narkoba di sejumlah provinsi dengan kasus narkoba tertinggi.