Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirut KCIC Sebut Tarif Kereta Cepat Rp 250.000 untuk Kelas Ekonomi

Kompas.com - 13/09/2023, 15:46 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riadi mengungkapkan, tarif Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) kelas ekonomi akan berada di angka Rp 250.000.

"Kita kasih yang premium ekonomi di Rp 250.000," kata Dwiyana di Stasiun Halim, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Dwiyana menuturkan, PT KCIC juga mengusulkan tarif bundling dengan kendaraan feeder sebesar Rp 300.000.

Tiket bundling itu mencakup perjalanan menggunakan kereta cepat beserta light rail transit (LRT) menuju Stasiun Halim dan kereta api (KA) feeder menuju Stasiun Bandung.

Baca juga: Uji Coba Kereta Cepat Gratis Tetap Dilakukan, Jokowi: Biar Masyarakat Mencoba

"Sudah sama feeder dengan LRT, tapi kan masih kita diskusikan dengan KAI dan LRT," kata Dwiyana.

Ia menambahkan, PT KCIC juga menyiapkan tiket kelas satu (first class) dan bisnis (business class), tetapi belum mengungkapkan besarannya.

"Karena kan segmennya berbeda, segmented lah," ujar Dwiyana.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan, tidak ada subsidi yang diberikan untuk penumpang KCJB.

Namun, ia meyakini bahwa tarif kereta cepat bakal sepadan dengan cepatnya waktu yang ditempuh dalam perjalanan dari Jakarta ke Bandung.

Baca juga: Jajal Kereta Cepat, Jokowi: Nyaman, Kecepatan 350 Km Per Jam Tak Terasa Sama Sekali

"Ya wong dilihat, orang kan mesti merasa dulu. Orang pasti mencoba dulu baru menentukan sikap. Belum ngerasain sudah mengomentari," kata Jokowi.

"Rasain dulu 350 kilometer per jam seperti apa dari Halim sampai ke Padalarang berapa menit tadi, 25 menit. Kalau smpe Tegalluar berapa menit? coba," imbuh dia.

Untuk diketahui, Kereta Cepat Jakarta Bandung memiliki panjang trase 142,3 km dengan empat stasiun pemberhentian Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar.

Menurut rencana, KCJB bakal diresmikan pada 1 Oktober 2023 mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com