Muncul Gugatan Agar MK Larang Pelanggar HAM Maju Capres

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 98 advokat menerima kuasa dari 3 orang pemohon untuk meminta Mahkamah Konstitusi (MK) melarang pelanggar HAM maju sebagai calon presiden (capres).

Hal itu termuat dalam gugatan mereka terhadap Pasal 169 huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam ketentuan saat ini, pasal tersebut mengatur bahwa seorang capres harus "tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana berat lainnya".

Dalam petitum gugatannya, mereka meminta supaya larangan itu berbunyi "tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran HAM berat, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi, serta tindak pidana berat lainnya.".

Baca juga: Malu Budiman Sudjatmiko Dukung Prabowo, Ketum Repdem: Kader Kaleng-kaleng Lebih Baik Mundur

Dalam alasan permohonannya, mereka menyinggung bahwa Presiden RI Joko Widodo sudah mengakui 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, salah satu di antaranya adalah Kerusuhan Mei 1998.

Mereka juga mengutip Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur tentang pemberhentian presiden dan wakil presiden apabila "terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden".

"Maka seharusnya ada upaya pencegahan dan/atau antisipasi yang diatur dalam persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden dalam UU Pemilu," ujar mereka.

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Benarkah Prabowo Dalang Penculikan Aktivis 98?

Saat ini, permohonan uji materi itu belum diregistrasi di MK, melainkan masih tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3).

Para pemohon dalam perkara ini tercatat atas nama Rio Saputro, warga Jakarta Timur; Wiwit Ariyanto, warga Bekasi; dan Rahayu Fatika Sari, warga Bogor.

Tidak hanya itu, dalam permohonan yang sama, mereka juga meminta agar MK membatasi agar usia capres tidak lebih dari 70 tahun.

Dalam konfigurasi politik saat ini, ada tiga tokoh digadang-gadang akan maju sebagai bakal calon presiden.

Baca juga: Komnas HAM Belum Bisa Sebut Peristiwa Kudatuli sebagai Pelanggaran HAM Berat

Poros PDI-P mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang akan berusia 56 tahun pada Pilpres 2024.

Poros Partai Nasdem mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan berusia 55 tahun pada tahun depan.

Lalu, poros Partai Gerindra mengusung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang segera berusia 72 tahun.

Dari ketiganya, terkait isu pelanggaran HAM kerap disematkan ke dahi Prabowo. Narasi ini mengemuka sejak Prabowo maju sebagai rival PDI-P pada Pilpres 2014.

Prabowo merupakan Komando Pasukan Khusus TNI AD yang membawahi Tim Mawar. Tim ini diduga mendalangi operasi penculikan dan penghilangan paksa puluhan aktivis pada kurun 1997-1998.

Isu HAM juga beberapa kali dialamatkan kepada Ganjar, yang dianggap memberi karpet merah untuk sejumlah korporasi melakukan eksploitasi dan penggusuran warga lokal dalam kasus Kendeng (2015) dan Wadas (2022).

Sementara itu, Anies pun punya catatan terkait Pilgub DKI Jakarta 2017 karena dianggap membiarkan isu berbau SARA dan intoleransi terhadap kelompok minoritas mengambil panggung dalam kontestasi elektoral Ibu Kota.