Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahlil: Dulu Jokowi Dibilang Planga-Plongo tapi Berani Lawan WTO

Kompas.com - 08/07/2023, 18:26 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberikan sanjungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang seringkali disebut planga-plongo tapi bisa membuktikan kinerja sebagai pemimpin negara.

Hal itu disampaikan Bahlil dalam acara Festival Gen Z di Jakarta Pusat yang banyak diikuti kalangan muda dan mahasiswa, Sabtu (8/7/2023).

"Dulu Pak Presiden dibilang planga plongo, sama mahasiswa juga. Dibilang macam-macam, tapi apa yang mau saya sampaikan ke kalian," ujar Bahlil.

Tak hanya dibilang planga-plongo, Jokowi juga sering dituduh sebagai antek asing. Tapi, menurut Bahlil, tuduhan itu dijawab dengan tindakan oleh Jokowi.

Baca juga: RI Kalah Gugatan Nikel di WTO, Jokowi: Jangan Mundur! Kalau Ragu, Negara Ini Tak Akan Maju

Salah satu contoh kebijakan Jokowi yang dinilai sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah menghentikan ekspor bahan baku nikel.

"Presiden Jokowi memerintahkan untuk menyetop ekspor, kita coba pertama nikel," kata Bahlil.

Pada tahun 2017-2018 nilai ekspor nikel Indonesia mencapai 3,3 miliar USD. Kemudian pemerintah Indonesia menyetop ekspor nikel mentah, membuat hilirisasi dan ekspor nikel yang sudah diproses itu membuat keuntungan berganda.

"Begitu kita stop ekspor nikel, nilai ekspor kita dari hasil hilirisasi nikel di tahun 2022 itu naik 30 miliar USD, 10 kali lipat. Dari Rp 45 triliun, jadi Rp 450 triliun rupiah," ucap dia.

Namun, kebijakan itu ternyata tak disukai oleh banyak negara yang membutuhkan bahan baku dari Indonesia.

Uni Eropa menggugat pemerintah Indonesia ke World Trade Organization (WTO) dan meminta agar kebijakan pelarangan ekspor bahan baku nikel dibatalkan.

Bahlil sempat menanyakan hal itu kepada Jokowi. Namun, Jokowi tak mundur meski digugat negara-negara besar.

"Nnegara ini sudah berdaulat, kita bukan lagi negara yang dijajah, presidennya ada menterinya ada, rakyatnya yang punya independensi, maju terus Mas Bahlil," kata Bahlil menirukan jawaban Jokowi kepadanya.

Baca juga: Apa Itu WTO: Pengertian, Sejarah, Tujuan, dan Fungsinya

 

Bahlil mengatakan saat ini posisi Indonesia sedang mengajukan banding atas gugatan stop ekspor nikel itu.

Tidak hanya WTO, Bahlil menyebut International Monetary Fund (IMF) juga bersuara hal yang sama agar Indonesia membatalkan kebijakan stop ekspor bahan baku nikel itu.

Mendengar IMF melakukan hal yang senada dengan WTO, Bahlil menyebut Jokowi tetap pada pendiriannya.

"Apa perintah Presiden?" kata Bahlil.

"Mas Bahlil, lawan dan kedaulatan negara kita tidak boleh diganggu oleh siapapun termasuk IMF," kata Jokowi kembali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com