Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI Kalah Gugatan Nikel di WTO, Jokowi: Jangan Mundur! Kalau Ragu, Negara Ini Tak Akan Maju

Kompas.com - 26/02/2023, 13:52 WIB
Fika Nurul Ulya,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para menterinya jangan melangkah mundur jika keputusan Indonesia menyetop ekspor bahan mentah seperti bijih nikel digugat oleh negara-negara di dunia.

Sebab, keputusan itu sudah sangat tepat. Jika pemerintah tidak berani mengambil keputusan tersebut, kata Jokowi, Indonesia tidak akan pernah maju. Negara lain yang akan mengambil untung lebih tinggi ketimbang Indonesia.

"Kalah, jangan mundur. Kalau kita kalah, kemudian kita ragu dan berbelok lagi ekspor bahan mentah, sampai kapan pun negara ini tidak akan menjadi negara maju," kata Jokowi dalam Rakornas Pemenangan Pemilu PAN di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (26/2/2023).

"Itu selalu saya ulang-ulang kepada menteri. Iya, kita kalah (saat gugatan nikel dimenangi oleh Uni Eropa), tapi terus maju," imbuh Jokowi.

Baca juga: Setop Ekspor Bauksit Juni 2023, Jokowi: Enggak Tahu China Nanti Gugat atau Tidak

Jokowi mengungkapkan, masih ada banyak usaha saat Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) memenangkan gugatan Uni Eropa soal keputusan Indonesia menyetop ekspor bijih nikel sejak 2020.

Indonesia kemudian mengajukan banding atas keputusan tersebut.

"Ya banding. Enggak tahu kalau nanti banding lagi kalah, apakah ada banding lagi diberi kesempatan, ya banding lagi. Tapi apa dampaknya? Saat kita banding, digugat, banding, banding, industri kita sudah siap. Kalau dibuka, industri kita sudah siap," tutur Jokowi.

Baca juga: Pamer Hasil Infrastruktur, Jokowi: 53 Persen Investasi Kini di Luar Jawa

Tak berhenti di situ, Jokowi juga akan menyetop ekspor bauksit pada Juni 2023.

Ia menyadari, keputusan menyetop ekspor ini membuat Indonesia bisa dimusuhi negara lain. Saat ini, 90 persen bijih bauksit diekspor ke China.

Ia pun tidak tahu langkah yang akan diambil China setelah Indonesia menyetop ekspor bauksit.

"Kita akan setop lagi bulan Juni bauksit, setop. Padahal hati-hati, 90 persen ekspor barang mentah bauksit kita itu ke Tiongkok. Enggak tahu dia (China) nanti gugat kita (atau) enggak," ucap Jokowi.

Jokowi meyakini, keputusan itu membawa dampak yang begitu besar. Saat pemerintah menyetop ekspor nikel contohnya, nilai ekspor Indonesia naik menjadi Rp 450 triliun dari sekitar Rp 17 triliun.

Baca juga: Jokowi Puji Zulhas: Neraca Dagang RI Surplus, Menteri Perdagangannya dari PAN

Lalu, tercipta lapangan kerja 10,5 juta dan Produk Domestik Bruto (PDB) RI melompat hingga Rp 11.000 triliun.

Sementara itu, jika ekspor bahan mentah dilakukan, yang dapat keuntungan dan menciptakan lapangan kerja adalah negara lain.

"Apakah ini akan kita teruskan? Saya kira jawabannya tidak. Apa pun risikonya, pemimpin Indonesia berikutnya harus berani dan tetap hilirisasi diteruskan karena membuka 10,5 juta lapangan kerja," jelas Jokowi.

Diketahui, Presiden Jokowi menghadiri Rakornas PAN didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri Terseret Kasus Korupsi, Hasto Kristiyanto: PDI-P Evaluasi Ke Dalam

Menteri Terseret Kasus Korupsi, Hasto Kristiyanto: PDI-P Evaluasi Ke Dalam

Nasional
PDI-P Punya Program Beasiswa 'Megawati Fellowship', Akan Diluncurkan di Rakernas

PDI-P Punya Program Beasiswa "Megawati Fellowship", Akan Diluncurkan di Rakernas

Nasional
Beri Arahan di Depan Kader PDI-P, Megawati Sebut Politik Itu Dimulai dari Keluarga

Beri Arahan di Depan Kader PDI-P, Megawati Sebut Politik Itu Dimulai dari Keluarga

Nasional
Anies Sebut Negara hingga 'Pelaku Besar' Jadi Penyebab Masalah Lingkungan

Anies Sebut Negara hingga "Pelaku Besar" Jadi Penyebab Masalah Lingkungan

Nasional
Respons KPU Soal Putusan MA Terkait Syarat Eks Terpidana Korupsi Nyaleg

Respons KPU Soal Putusan MA Terkait Syarat Eks Terpidana Korupsi Nyaleg

Nasional
Uji Materi Syarat Eks Terpidana Korupsi Nyaleg Dikabulkan, ICW Sebut Penyelenggara Pemilu Bobrok

Uji Materi Syarat Eks Terpidana Korupsi Nyaleg Dikabulkan, ICW Sebut Penyelenggara Pemilu Bobrok

Nasional
Kawal Judicial Review UU Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Gelar Unjuk Rasa

Kawal Judicial Review UU Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Gelar Unjuk Rasa

Nasional
Dilirik Jadi Cawapres Prabowo, Gibran Sudah Dialog dengan Internal

Dilirik Jadi Cawapres Prabowo, Gibran Sudah Dialog dengan Internal

Nasional
Nama Bakal Cawapres Ganjar Makin Mengerucut, Sekjen PDI-P: Megawati Hampir Setiap Malam Mohon Petunjuk Tuhan

Nama Bakal Cawapres Ganjar Makin Mengerucut, Sekjen PDI-P: Megawati Hampir Setiap Malam Mohon Petunjuk Tuhan

Nasional
Buka Pintu PSI Gabung Koalisi, Puan: Yuk, Mas Kaesang Ketemu Mbak Puan Dulu

Buka Pintu PSI Gabung Koalisi, Puan: Yuk, Mas Kaesang Ketemu Mbak Puan Dulu

Nasional
Megawati Tunjuk Wasekjen PDI-P Arif Wibowo Jadi Kepala Badan Saksi Pemenangan Pemilu

Megawati Tunjuk Wasekjen PDI-P Arif Wibowo Jadi Kepala Badan Saksi Pemenangan Pemilu

Nasional
Gerindra Harap PSI Gabung Koalisi Indonesia Maju Dukung Prabowo Subianto

Gerindra Harap PSI Gabung Koalisi Indonesia Maju Dukung Prabowo Subianto

Nasional
Sindir Pemerintah Biarkan Pembungkaman Kritik, Anies: Jangan Bilang 'Oh Itu Relawan Saya'

Sindir Pemerintah Biarkan Pembungkaman Kritik, Anies: Jangan Bilang "Oh Itu Relawan Saya"

Nasional
Jaksa Agung Ingatkan Jajarannya Tak Boleh Alergi Kritik dan Saran

Jaksa Agung Ingatkan Jajarannya Tak Boleh Alergi Kritik dan Saran

Nasional
Megawati: Pemilu adalah Pergerakan Turun ke Bawah, Menyatu dengan Rakyat

Megawati: Pemilu adalah Pergerakan Turun ke Bawah, Menyatu dengan Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com