JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak sedang membangun dinasti politik usai terlihat mengizinkan putra-putranya terjun ke politik dan menempati jabatan-jabatan publik yang strategis.
Djarot berargumen, hal ini karena putra-putra Kepala Negara itu masih satu partai dengan sang Ayah, yaitu PDI-P.
Ia mencontohkan putra dan menantu Presiden Jokowi, yakni Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan Bobby Nasution.
"Dalam satu keluarga itu, harus satu partai. Dinasti politik itu apabila ada seseorang satu di partai A, lainnya di partai B saudaranya di partai C membentuk satu dinasti, PDI-P tidak," kata Djarot ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2023).
Baca juga: Politikus PDI-P: Dinasti Politik Itu Bukan dari Periodisasi Jabatan Ketum Parpol
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, masuknya Gibran dan Bobby hingga menjadi Kepala Daerah juga telah melalui proses pendidikan politik di PDI-P.
Menurut Djarot, dengan demikian, jabatan kepala daerah tidak serta merta diperoleh Gibran dan Bobby meskipun mereka putra dan menantu Presiden Jokowi.
"Karena kita tahu bahwa, sumber utama kader partai itu dari keluarga baru, dari lingkungan masyarakat baru, dari hubungan historis. Jadi saya tidak melihat itu (di Jokowi)," ujarnya.
"Mas Bobby, Mas Gibran itu melalui proses, tidak ujug-ujug kan gitu. Sama seperti Mbak Puan (Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani). Mbak Puan itu sejak SMA sudah ikut (pendidikan politik)," kata Djarot lagi.
Baca juga: Dukungan ke Kaesang Jadi Wali Kota Depok Dinilai Langgengkan Politik Dinasti
Djarot mengatakan, sebuah keluarga yang terjun ke partai politik adalah hal yang biasa terjadi. Tidak hanya di Indonesia, hal ini juga terjadi di luar negeri.
Oleh sebab itu, PDI-P disebut mewajarkan satu keluarga masuk partai politik, asalkan pada satu partai yang sama.
"Apa tidak boleh? Boleh dong, apa ini hanya terjadi di Indonesia? Tidak. Di Amerika terjadi, di mana-mana, di Singapura," ujar Djarot.
Diberitakan sebelumnya, upaya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, untuk menjadi Wali Kota Depok dinilai menjadi wujud melanggengkan praktik politik dinasti.
Menurut Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI) Hurriyah, jika Kaesang benar-benar diusung oleh partai politik sebagai bakal kandidat calon Wali Kota Depok, maka hal itu sama artinya dengan melanggengkan praktik politik dinasti.
Baca juga: Soal Timses Ganjar, PDI-P: Akan Dibentuk dan Disusun Pasca-pendaftaran Paslon
Pasalnya, saat ini terdapat dua anggota keluarga Presiden Jokowi yang menduduki jabatan publik. Mereka adalah kakak tertua Kaesang yang juga putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Selain itu, menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, tengah menjabat sebagai Wali Kota Medan.
“Saya melihat ini sebagai sinyal buruk untuk demokratisasi kita karena ini lagi-lagi melanggengkan praktik politik dinasti yang kita lihat di 2020 kemarin itu mulai menguat, sekarang kemungkinan akan berulang lagi di 2024,” kata Hurriyah dalam progam Kompas Petang, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu (31/5/2023).
Menurut Hurriyah, jika Kaesang diusung menjadi pejabat publik maka hal itu sama saja memberikan contoh yang tidak baik dalam berpolitik.
“Ini kan juga memberikan pelajaran yang tidak baik. Bahkan praktik politik dinasti kok jadinya dilanggengkan dengan mekanisme demokrasi,” ujar Hurriyah.
Baca juga: Politikus PDI-P: Dinasti Politik Itu Bukan dari Periodisasi Jabatan Ketum Parpol
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.