Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Jokowi dan Surya Paloh Punya Pilihan Capres Sendiri, Hubungannya Jadi Kusut

Kompas.com - 09/05/2023, 11:39 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai, hubungan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjadi rumit karena berbeda pilihan politik.

Surya Paloh sejak Oktober 2022 lalu memutuskan untuk mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024.

Sementara, Jokowi tak mungkin mendukung Anies yang notabene dicitrakan sebagai sosok oposisi.

“Jokowi punya pilihan sendiri selain Anies, sedangkan Surya Paloh sudah mengusung Anies. Ini yang tidak ketemu, ini yang membuat hubungan mereka menjadi rumit dan kusut,” kata Ujang kepada Kompas.com, Selasa (9/5/2023).

Baca juga: Jokowi Disebut Terus Buka Ruang Dialog dengan Nasdem, Hasto Singgung Pertemuan Luhut-Surya Paloh

Ujang menduga, Jokowi naik pitam karena Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres.

Ditambah lagi, untuk mengusung Anies, Nasdem berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dua partai yang menjadi oposisi sejak periode pertama kepimpinan Jokowi.

Manuver-manuver Surya Paloh itu dilakukan ketika Nasdem masih menjadi bagian dari pemerintah pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

Berangkat dari situ, hubungan Jokowi dan Surya Paloh renggang. Akibatnya, belakangan Jokowi terlihat menyingkirkan Surya Paloh untuk urusan agenda politik ke depan.

Baca juga: Tak Ada Nama Anies di Bursa Capres Versi Musra Relawan Jokowi

“Selama kepentingan itu berbeda, selama kepentingan tidak ketemu, maka hubungan mereka akan renggang, akan terbelah, akan terpecah dan terbukti saat ini,” ujar Ujang.

“Ketika Pak Jokowi mengundang lima ketua umum parpol, Surya Paloh tidak diundang. Lalu terakhir kemarin bertemu di Istana Negara, enam partai koalisi yang sejatinya sebenarnya Nasdem itu masih menjadi koalisi Jokowi, tapi tidak diundang karena dianggap sudah berkoalisi dengan pihak oposisi,” tuturnya.

Terlepas dari itu, menurut Ujang, Jokowi dan Surya Paloh seharusnya berjiwa negarawan. Keduanya diharapkan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ketimbang ribut-ribut soal politik.

Ujang mengatakan, pembentukan koalisi politik seharusnya berlandaskan hajat hidup masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

Namun demikian, dilihat dari dinamika terkini, baik Jokowi maupun Surya Paloh sama-sama tampak mengutamakan kepentingan kelompok, sehingga muncul ribut-ribut soal pecah hubungan kedua tokoh.

“Mohon maaf, saya mengatakannya ini kan masih sifatnya kepentingan pribadi dan partai. Pak Surya punya kepentingan pribadi dan partainya langsung, Pak Jokowi juga punya kepentingan pribadi untuk mengusung yang lain,” kata Ujang.

“Ini yang tidak ada kata kesepakatan, tidak ada kata titik temu, sehingga hubungan itu tidak bagus dan tidak baik-baik saja,” lanjutnya.

Baca juga: Netralitas Jokowi Dipersoalkan, Dituding Paloh-JK, Dibela PDI-P hingga Relawan

Halaman:


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com