Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Ingin Anggota Koalisi Perubahan Tak Bertambah Lagi

Kompas.com - 09/05/2023, 07:46 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ingin partai politik (parpol) anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tak perlu ditambah lagi.

Ia menganggap Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saja sudah cukup untuk menjadi bagian kaolisi pengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

“Kalau saya ditanya pendapat saya, kita tidak perlu memaksakan itu (penambahan jumlah anggota KPP). Kalau ada yang bertambah tentu kita syukuri, kalau enggak ada kenapa rupanya, enggak ada masalah kan?” sebut Surya pada program Ni Luh Kompas TV, Senin (8/5/2023).

“Batas parlementiary threshold, presidential threshold telah kita cukupi. Kita jalan saja,” sambung dia.

Baca juga: Airlangga dan Muhaimin Temui SBY-AHY, Surya Paloh Yakin Demokrat Tetap di Koalisi Perubahan

Ia mengaku saat ini godaan untuk memecah keutuhan KPP masih terjadi. Namun Surya tak ambil pusing soal itu.

Sebab, berbagai upaya dari pihak tertentu untuk mengganggu soliditas KPP malah menunjukan bahwa koalisi itu punya nilai jual yang tinggi.

“Karena dikhawatirkan, karena ada sesuatu yang diperlukan. Coba kita tidak punya values, tidak punya harga, siapa mau datang?” papar dia.

Surya pun optimis bahwa KPP dan Anies bakal tetap bisa mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ia tak meragukan komitmen ketiga parpol, termasuk Demokrat dalam memperjuangkan kemenangan di kontestasi elektoral mendatang.

Baca juga: Surya Paloh Sebut Koalisi Perubahan Punya Nilai Jual Sehingga Banyak Diganggu

“Atas dasar kesepakatan yang kita letakkan bersama, kalau itu tidak kita yakini dan ada kegoncangan perasaan dan hati kita, wah, kita akan kehilangan modal besar untuk melanjutkan etape perjuangan ke depan,” ucap Surya.

Adapun saat ini KPP telah memberikan tiket untuk Anies melaju ke Pilpres 2024. Selain mantan Gubernur DKI Jakarta itu, capres yang sudah mendapatkan kepastian untuk bertanding memperebutkan kursi RI-1 adalah Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI-P.

Meski belum berkoalisi dengan partai banteng, namun Ganjar nyatanya juga diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Baca juga: Koalisi Perubahan Targetkan Cawapres Pendamping Anies Diumumkan Juli 2023

Sedangkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) tengah menjajaki pembentukan koalisi besar. Namun hingga kini belum ada kesepakatan tentang pengusungan capres dari bakal koalisi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com