Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporkan Peta Tata Guna Lahan IKN ke Jokowi, Menteri PUPR: Untuk Pedoman Investasi

Kompas.com - 05/04/2023, 17:43 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono melaporkan peta tata guna lahan di IKN kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Menurut Basuki, keberadaan peta tersebut untuk pedoman Presiden Jokowi saat nanti akan memberikan penjelasan kepada para investor.

Baca juga: IKN Nusantara, Ibu Kota di Klaster Kota Jangkauan Sempit

"Jadi tadi kami dipanggil Bapak Presiden. Karena dua minggu lalu beliau memerintahkan kepada saya untuk mendetailkan peta IKN. Peta rencana detail tata ruang (RDTR), land use IKN," ujar Basuki.

"Beliau akan segera mengumpulkan potential investor yang ingin berinvestasi di IKN. Gunanya apa peta itu? supaya beliau kalau ditanya investor yang mau membangun hotel, di mana itu lokasinya? Ini berapa hektare ini. Mau bikin rumah sakit di sini, mau bikin universtias di situ," katanya lagi menjelaskan.

Baca juga: Pemerintah Rilis Peta Resmi IKN, Begini Rinciannya

Selain itu, Basuki mengatakan, peta juga akan memberikan gambaran soal kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN seluas 6.600 hektare secara lebih rinci.

Basuki mengungkapkan, dari 6.600 hektare luas KIPP itu, sebanyak 63 persennya merupakan kawasan hijau.

Saat melaporkan peta, kata Basuki, Presiden Jokowi sekaligus menanyakan di mana pihak swasta bisa ikut membangun kawasan di IKN.

Misalnya, untuk berinvestasi membangun restoran dan perkantoran swasta.

Baca juga: 36.150 Hektar Kawasan Hutan Dilepas KLHK untuk IKN

Basuki mengungkapkan, usai Idul Fitri 1444 Hijriah nanti Presiden Jokowi akan kembali mengunjungi IKN.

Menurut rencana, dalam kunjungan presiden mendatang para investor juga akan diajak.

"Jadi tujuannya itu beliau ngecek. Nanti, setelah Lebaran beliau mudah-mudahan akan segera ke sana," ujar Basuki.

Baca juga: Mahfud Sebut Perpres soal Hak Keuangan Pegawai Otorita IKN Sudah Diputuskan: Tinggal Diproses

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com