Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Kompas.com - 18/05/2024, 20:17 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sekaligus pengamat pendidikan Cecep Darmawan meminta pemerintah mendesain ulang struktur anggaran pendidikan yang lebih adil.

Dengan begitu, persoalan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) bisa diselesaikan secara bertahap.

Cecep juga mengingatkan agar jangan sampai persoalan UKT yang berpangkal dari desain anggaran pemerintah, menjadi seolah persoalan perguruan tinggi.

"Masukan saya, ya jangan sampai problemnya di pemerintah lalu dialihkan ke perguruan tinggi. Artinya pemerintah harus me-re design bagaimana struktur anggaran pendidikan yang berkeadilan," ujar Cecep dalam dalam talk show yang membahas UKT sebagaimana dilansir YouTube TriJaya FM, Sabtu (19/5/2024).

"Tak hanya pemerintah saja, DPR juga harus dalam menentukan 20 persen (alokasi anggaran pendidikan) itu harus hanya untuk investasi dan operasional pendidikan ya, jangan lagi memasukkan gaji guru, gaji dosen dan hal-hal lainnya," jelasnya.

Baca juga: Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Ia menilai jika alokasi anggaran pendidikan fokus pada operasional dan investasi pendidikan akan relatif lebih mencukupi untuk pendidikan dasar, menengah hingga tinggi.

Cecep menyebutkan, dari alokasi sekitar Rp 660 triliun lebih bisa dialokasikan setengahnya untuk pendidikan tinggi.

"Nah untuk perguruan tinggi dari situ setengahnya saja relatif cukup. UKT bisa terus melandai. Kalau bisa tahun-tahun berikutnya penyesuaiannya turun, bukan naik. Turun, turun, turun bisa landai," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengungkapkan contoh alokasi anggaran pendidikan dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar 20 persen pada 2024 sebesar Rp 668 triliun.

Dari jumlah itu, yang disalurkan untuk pendidikan tinggi sebesar sekitar Rp 97 triliun.

Ia menilai jumlah itu terlalu jauh dari kebutuhan biaya pendidikan untuk perguruan tinggi di Indonesia yang berjumlah ribuan.

Baca juga: Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 Dinilai Jadi Alasan PTN Naikkan UKT

"Nah ini kan terlalu jauh. Jadi ini nanti jangan-jangan Pak Rektor sudah diserang oleh mahasiswa, kemudian rektornya jawab sesuai dengan kondisi (keuangan yang ada)," tutur Abdul Fikri.

Oleh karenanya, pihaknya membuka diri jika ada pejabat perguruan tinggi yang ingin menyuarakan persoalan kenaikan uang kuliah tunggal UKT di parlemen.

Menurutnya, kenaikan UKT yang sedang disorot masyarakat saat ini tidak mesti sepenuhnya kesalahan dari pihak perguruan tinggi.

Bisa saja ada sistem yang menjadi kendala pembiayaan pendidikan sehingga mendorong kampus menaikkan besaran UKT.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

Nasional
PDI-P Gelar Penutupan Peringatan Bulan Bung Karno di GBK Akhir Pekan Ini

PDI-P Gelar Penutupan Peringatan Bulan Bung Karno di GBK Akhir Pekan Ini

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Bansos Presiden Tahun 2020

KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Bansos Presiden Tahun 2020

Nasional
Bawas MA Terima Aduan KPK Terkait Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Bawas MA Terima Aduan KPK Terkait Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Mahkamah Rakyat Digelar, Istana: Pemerintah Terbuka Menerima Kritik

Mahkamah Rakyat Digelar, Istana: Pemerintah Terbuka Menerima Kritik

Nasional
Yusril Diduga Langgar Aturan, Tim Penyelamat PBB Konsultasi ke Bareskrim

Yusril Diduga Langgar Aturan, Tim Penyelamat PBB Konsultasi ke Bareskrim

Nasional
KPK Nilai Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Punya Konflik Kepentingan Jika Kembali Mengadili

KPK Nilai Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Punya Konflik Kepentingan Jika Kembali Mengadili

Nasional
PDI-P: Belum Ada Ridwan Kamil dan Kaesang di Daftar Kandidat untuk Pilkada Jakarta

PDI-P: Belum Ada Ridwan Kamil dan Kaesang di Daftar Kandidat untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Menko Polhukam Sebut 164 Wartawan Main Judi Online, Transaksi Capai Rp 1,4 Miliar

Menko Polhukam Sebut 164 Wartawan Main Judi Online, Transaksi Capai Rp 1,4 Miliar

Nasional
PDI-P Lempar Sinyal Usung Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

PDI-P Lempar Sinyal Usung Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

Nasional
KPK Minta Majelis Hakim Gazalba Saleh Diganti, PN Jakpus: Wewenang Ketua Pengadilan

KPK Minta Majelis Hakim Gazalba Saleh Diganti, PN Jakpus: Wewenang Ketua Pengadilan

Nasional
PKS Sebut Nasdem Beri Sinyal Dukung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

PKS Sebut Nasdem Beri Sinyal Dukung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

Nasional
Banggar DPR Tak Masalah Pemerintah Anggarkan Rp 71 Triliun untuk Makan Siang Gratis

Banggar DPR Tak Masalah Pemerintah Anggarkan Rp 71 Triliun untuk Makan Siang Gratis

Nasional
Mentan Curhat ke Jokowi Sering Diteriaki Brengsek dan Pembohong oleh Petani

Mentan Curhat ke Jokowi Sering Diteriaki Brengsek dan Pembohong oleh Petani

Nasional
TNI dan Militer Italia Buka Kemungkinan Kerja Sama di Bidang Siber

TNI dan Militer Italia Buka Kemungkinan Kerja Sama di Bidang Siber

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com