Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SAPA PEMIMPIN

Tak Ingin PTPN Jadi Bancakan, Andre Rosiade Dukung PTPN Lakukan IPO

Kompas.com - 16/12/2022, 08:59 WIB
Yakob Arfin Tyas Sasongko,
Hotria Mariana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, mendukung PT Perkebunan Nusantara (PTPN) melakukan initial public offering atau IPO untuk salah satu subholding-nya di bidang sawit, PalmCo.

Andre menilai, IPO PalmCo dan revitalisasi di tubuh PTPN relevan untuk memutus tradisi "bancakan" di tubuh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kami (DPR) mendukung IPO PalmCo oleh PTPN. Dengan catatan, IPO ini betul-betul bisa mengembangkan PalmCo hadir di tengah-tengah masyarakat nantinya. PTPN juga diharapkan tidak lagi menjadi bancakan sejumlah pihak yang dapat merugikan perusahaan," ujar Andre dalam wawancara bersama Kompas.com di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/11/2022).

Untuk diketahui, Kementerian BUMN mendukung rencana Holding PTPN III membangun tiga subholding. Langkah tersebut seiring dengan perseroan melakukan IPO yang akan berlangsung pada 2023.

Baca juga: PTPN V Catat Laba Berjalan Rp 1,03 Triliun di Kuartal III-2022

Adapun ketiga subholding tersebut di antaranya PalmCo, SugarCo atau PT Sinergi Gula Nusantara, dan Supporting Co. Melalui tiga subholding ini, PTPN III dapat mengoptimalkan aset dalam mendukung program ketahanan pangan.

Kementerian BUMN juga mengonsolidasikan PTPN dari 14 perusahaan menjadi 4 perusahaan. Selanjutnya, setelah mengurangi jumlah tersebut, BUMN bakal memisahkan perusahaan khusus kelapa sawit menjadi PalmCo.

Andre menegaskan, melalui IPO, kejadian kelangkaan minyak goreng pada beberapa waktu lalu dapat diatasi berkat perusahaan BUMN bidang sawit yang lebih sehat.

"Persoalannya, PTPN kan selama ini merugi. Sementara, pejabatnya kaya raya. Itu yang terjadi di daerah. Kami berharap, melalui IPO, PTPN dapat melakukan pembenahan dari berbagai sisi dan dikelola lebih profesional,” terang Andre.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Gerindra Sumbar: Prabowo Capres, Andre Rosiade Cagub Sumbar

Pelajaran dari kasus minyak goreng

Sebagai informasi, saat ini PTPN memiliki luas lahan kelapa sawit sebesar 500.000 hektar (ha).

Guna mendukung ekspansi PalmCo, PTPN bakal melakukan konversi 200.000 ha tanaman karet menjadi kelapa sawit. Dengan begitu, PalmCo nantinya akan mengelola lahan kelapa sawit seluas 700.000 ha.

Lebih lanjut Andre menambahkan, kejadian minyak goreng pada beberapa waktu lalu memberi tamparan bagi seluruh pihak. Pada kasus tersebut, lanjut Andre, negara dinilai tidak mampu mengintervensi permainan oligarki.

"Negara kalah terhadap oligarki, negara kalah terhadap pengusaha-pengusaha yang tidak pro terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di sisi lain, pengusaha-pengusaha itu dengan seenak menetapkan harga sehingga merugikan rakyat kecil. Ini merupakan pekerjaan rumah bersama," katanya.

Baca juga: Bangun Perekonomian Enrekang, PTPN Group Mulai Proses Budidaya Kelapa Sawit

Untuk itu, imbuh Andre, aksi IPO yang dilakukan PTPN harus didukung dalam rangka perbaikan dan pengembangan PTPN. Dengan begitu, negara dapat mengintervensi aksi oligarki di bidang sawit.

Adapun intervensi oleh pemerintah, kata Ande, diperankan oleh BUMN di bidang sawit, yakni PTPN.

"Kalau BUMN-nya (masih) abal-abal, bagaimana (pemerintah) bisa mengintervensi? Bayangkan, kebutuhan minyak goreng dalam negeri 16 miliar liter. Sementara, PTPN hanya mampu menyumbang 7 juta liter. Ya enggak ada artinya fungsi PTPN. Ini salah satu permasalahannya sehingga perlu dibenahi dengan membentuk subholding PalmCo," tambahnya.

Untuk diketahui, aksi korporasi tersebut ditargetkan dilaksanakan pada kuartal kedua atau ketiga 2023.

Baca juga: Sidang Kasus Minyak Goreng Dikebut, Hakim Harap 29 Desember Sudah Putusan

Adapun pihak PTPN mengincar dana sekitar Rp 5 triliun sampai Rp 10 triliun dari agenda IPO PalmCo pada tahun depan.

Sejumlah lembaga dari dalam dan luar negeri bakal menjadi penasehat finansial untuk pelaksanaan IPO tersebut. Salah satunya, Mandiri Sekuritas dan McKinsey.

Dana hasil IPO tersebut rencananya akan dipakai untuk pengembangan bisnis PalmCo, terutama peningkatan jumlah lahan dan kemampuan produksi. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com