Tak Ingin PTPN Jadi Bancakan, Andre Rosiade Dukung PTPN Lakukan IPO

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, mendukung PT Perkebunan Nusantara (PTPN) melakukan initial public offering atau IPO untuk salah satu subholding-nya di bidang sawit, PalmCo.

Andre menilai, IPO PalmCo dan revitalisasi di tubuh PTPN relevan untuk memutus tradisi "bancakan" di tubuh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kami (DPR) mendukung IPO PalmCo oleh PTPN. Dengan catatan, IPO ini betul-betul bisa mengembangkan PalmCo hadir di tengah-tengah masyarakat nantinya. PTPN juga diharapkan tidak lagi menjadi bancakan sejumlah pihak yang dapat merugikan perusahaan," ujar Andre dalam wawancara bersama Kompas.com di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/11/2022).

Untuk diketahui, Kementerian BUMN mendukung rencana Holding PTPN III membangun tiga subholding. Langkah tersebut seiring dengan perseroan melakukan IPO yang akan berlangsung pada 2023.

Adapun ketiga subholding tersebut di antaranya PalmCo, SugarCo atau PT Sinergi Gula Nusantara, dan Supporting Co. Melalui tiga subholding ini, PTPN III dapat mengoptimalkan aset dalam mendukung program ketahanan pangan.

Kementerian BUMN juga mengonsolidasikan PTPN dari 14 perusahaan menjadi 4 perusahaan. Selanjutnya, setelah mengurangi jumlah tersebut, BUMN bakal memisahkan perusahaan khusus kelapa sawit menjadi PalmCo.

Andre menegaskan, melalui IPO, kejadian kelangkaan minyak goreng pada beberapa waktu lalu dapat diatasi berkat perusahaan BUMN bidang sawit yang lebih sehat.

"Persoalannya, PTPN kan selama ini merugi. Sementara, pejabatnya kaya raya. Itu yang terjadi di daerah. Kami berharap, melalui IPO, PTPN dapat melakukan pembenahan dari berbagai sisi dan dikelola lebih profesional,” terang Andre.

Pelajaran dari kasus minyak goreng

Sebagai informasi, saat ini PTPN memiliki luas lahan kelapa sawit sebesar 500.000 hektar (ha).

Guna mendukung ekspansi PalmCo, PTPN bakal melakukan konversi 200.000 ha tanaman karet menjadi kelapa sawit. Dengan begitu, PalmCo nantinya akan mengelola lahan kelapa sawit seluas 700.000 ha.

Lebih lanjut Andre menambahkan, kejadian minyak goreng pada beberapa waktu lalu memberi tamparan bagi seluruh pihak. Pada kasus tersebut, lanjut Andre, negara dinilai tidak mampu mengintervensi permainan oligarki.

"Negara kalah terhadap oligarki, negara kalah terhadap pengusaha-pengusaha yang tidak pro terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di sisi lain, pengusaha-pengusaha itu dengan seenak menetapkan harga sehingga merugikan rakyat kecil. Ini merupakan pekerjaan rumah bersama," katanya.

Untuk itu, imbuh Andre, aksi IPO yang dilakukan PTPN harus didukung dalam rangka perbaikan dan pengembangan PTPN. Dengan begitu, negara dapat mengintervensi aksi oligarki di bidang sawit.

Adapun intervensi oleh pemerintah, kata Ande, diperankan oleh BUMN di bidang sawit, yakni PTPN.

"Kalau BUMN-nya (masih) abal-abal, bagaimana (pemerintah) bisa mengintervensi? Bayangkan, kebutuhan minyak goreng dalam negeri 16 miliar liter. Sementara, PTPN hanya mampu menyumbang 7 juta liter. Ya enggak ada artinya fungsi PTPN. Ini salah satu permasalahannya sehingga perlu dibenahi dengan membentuk subholding PalmCo," tambahnya.

Untuk diketahui, aksi korporasi tersebut ditargetkan dilaksanakan pada kuartal kedua atau ketiga 2023.

Adapun pihak PTPN mengincar dana sekitar Rp 5 triliun sampai Rp 10 triliun dari agenda IPO PalmCo pada tahun depan.

Sejumlah lembaga dari dalam dan luar negeri bakal menjadi penasehat finansial untuk pelaksanaan IPO tersebut. Salah satunya, Mandiri Sekuritas dan McKinsey.

Dana hasil IPO tersebut rencananya akan dipakai untuk pengembangan bisnis PalmCo, terutama peningkatan jumlah lahan dan kemampuan produksi.