Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sistem Rekrutmen hingga Penugasan Dinilai Perlu Diubah untuk Cegah Perang Bintang di Polri

Kompas.com - 16/12/2022, 08:29 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia Adrianus Meliala berpandangan, sistem rekrutmen Polri mesti diubah demi mencegah terjadinya 'perang bintang' di tubuh Polri.

"Kita mulai memang dari fase rekrutmen. Apakah masih perlu kita membuat pendekatan yakni adanya multientry dalam rangka pendidikan SDM Polri. Jadi ada yang masuk jalur brigadir, bintara, dan perwira," kata Adrianus dalam tayangan Gaspol! di YouTube Kompas.com, Kamis (15/12/2022).

Baca juga: Kewenangan Kompolnas Awasi Polri Dinilai Serba Nanggung

Adrianus mencontohkan, negara-negara maju menerapkan sistem rekrutmen polisi melalui satu pintu yakni dari tingkat terendah.

Kenaikan pangkat para polisi lalu akan bergantung pada kinerja mereka di lapangan.

"Kalau kita melihat pada negara-negara maju, semua dari bawah semua tuh, begitu kemudian diadu di lapangan, yang baik masuk perwira, itu tidak ada privilese, kasta-kasta itu tidak ada," kata Adrianus.

Ia melanjutkan, sistem penugasan juga harus diubah karena faktanya anggota Polri memiliki preferensi untuk ditugaskan di satuan tertentu.

Terlebih, penugasan itu terkadang juga dipengaruhi oleh adanya permintaan dari orang-orang tertentu.

Menurut Adrianus, praktik tersebut semestinya dihilangkan karena seorang polisi harus siap ditugaskan di mana pun.

"Artinya semua merah putih, betul-betul kita bicara mengenai integritas, sekarang menjadi anggota Polri harus siap dong ditempatkan di mana saja," kata dia.

Baca juga: Gaya Kepemimpinan Kapolri Lamban, Pengamat Sebut Listyo Sulit Atasi Persoalan Soliditas Polri

Ia melanjutkan, penempatan anggota Polri juga harus ditetapkan secara adil bukan karena pengaruh atau permintaan pihak-pihak tertentu.

"Jangan lalu karena bukan anaknya siapa-siapa ditempatkan di ujung Indonesia sana, sementara kalau anaknya si anu ditempatkan di sekitar Monas, itu juga enggak benar," ujar Adrianus.

"Itu ujung-ujungnya membuat faksi juga. Ada faksi Jakarta, faksi luar Jakarta, faksi antah berantah," imbuh dia.

Baca juga: Jika Tak Tuntas, Perang Bintang di Tubuh Polri Bakal Rusak Mental Polisi di Lapangan

Isu perang bintang bergulir setelah mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo menuding bahwa Kabareskrim Komjen Agus Andrianto terlibat dalam kasus tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur.

Sambo mengaku sempat melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut. Namun, Agus menampik tudingan Sambo.

Ia beralasan jika terlibat menerima sejumlah uang, kenapa pengungkapan perkara tersebut tidak dilanjutkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com