Sistem Rekrutmen hingga Penugasan Dinilai Perlu Diubah untuk Cegah Perang Bintang di Polri

"Kita mulai memang dari fase rekrutmen. Apakah masih perlu kita membuat pendekatan yakni adanya multientry dalam rangka pendidikan SDM Polri. Jadi ada yang masuk jalur brigadir, bintara, dan perwira," kata Adrianus dalam tayangan Gaspol! di YouTube Kompas.com, Kamis (15/12/2022).

Adrianus mencontohkan, negara-negara maju menerapkan sistem rekrutmen polisi melalui satu pintu yakni dari tingkat terendah.

Kenaikan pangkat para polisi lalu akan bergantung pada kinerja mereka di lapangan.

"Kalau kita melihat pada negara-negara maju, semua dari bawah semua tuh, begitu kemudian diadu di lapangan, yang baik masuk perwira, itu tidak ada privilese, kasta-kasta itu tidak ada," kata Adrianus.

Ia melanjutkan, sistem penugasan juga harus diubah karena faktanya anggota Polri memiliki preferensi untuk ditugaskan di satuan tertentu.

Terlebih, penugasan itu terkadang juga dipengaruhi oleh adanya permintaan dari orang-orang tertentu.

Menurut Adrianus, praktik tersebut semestinya dihilangkan karena seorang polisi harus siap ditugaskan di mana pun.

"Artinya semua merah putih, betul-betul kita bicara mengenai integritas, sekarang menjadi anggota Polri harus siap dong ditempatkan di mana saja," kata dia.

Ia melanjutkan, penempatan anggota Polri juga harus ditetapkan secara adil bukan karena pengaruh atau permintaan pihak-pihak tertentu.

"Jangan lalu karena bukan anaknya siapa-siapa ditempatkan di ujung Indonesia sana, sementara kalau anaknya si anu ditempatkan di sekitar Monas, itu juga enggak benar," ujar Adrianus.

"Itu ujung-ujungnya membuat faksi juga. Ada faksi Jakarta, faksi luar Jakarta, faksi antah berantah," imbuh dia.

Isu perang bintang bergulir setelah mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo menuding bahwa Kabareskrim Komjen Agus Andrianto terlibat dalam kasus tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur.

Sambo mengaku sempat melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut. Namun, Agus menampik tudingan Sambo.

Ia beralasan jika terlibat menerima sejumlah uang, kenapa pengungkapan perkara tersebut tidak dilanjutkan.