Saat MK Dukung Keinginan Mendadak DPR Ganti Hakim Konstitusi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Keinginan DPR mengganti Aswanto oleh Guntur Hamzah di kursi hakim konstitusi diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (23/11/2022).

MK memutuskan menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK yang sebelumnya diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, seorang advokat.

"Mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan di Gedung MK, Rabu (23/11/2022).

Baca juga: MK Kuatkan Penggantian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR

Sejak awal, rencana pergantian Aswanto memang telah menuai polemik. Sebab, salah satu alasan DPR mengganti Aswanto, hakim konstitusi yang menjadi representasi perwakilan parlemen, lantaran banyak produk legislasi yang dihasilkan DPR dibatalkan MK.

Dalam permohonannya, Zico mempersoalkan langkah DPR yang dinilai telah mengintervensi MK dengan mengganti hakim yang mereka usulkan sebelumnya.

Ada tiga pasal yang dipersoalkan, yakni Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003; Pasal 57 angka 1 dan 2 dan Pasal 87 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2020.

Uji materi diajukan Zico lantaran ada tafsir yang berbeda terhadap putusan MK terkait Pasal 87 huruf b UU MK tersebut.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Batalkan Pelantikan Guntur Hamzah Jadi Hakim Konstitusi

Ia menilai, langkah penggantian sepihak Aswanto telah merugikan dirinya selaku advokat dengan spesialis memegang perkara di bidang tata negara.

“Pemohon pasti perlu kekuasaan kehakiman yang independen dan merdeka. Sebab, hakikat uji materiil adalah memperkarakan produk hukum ciptaan penguasa,” kata Zico dalam sidang perbaikan pemohonan pada Selasa (15/11/2022) lalu dikutip dari laman MK.

Dalam pandanganya, langkah DPR mengganti Aswanto melanggar hak konstitusionalnya karena independensi MK yang sedang digerus DPR menimbulkan preseden buruk di kemudian hari.

YouTube.com/Sekretariat Presiden Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Guntur Hamzah memberikan keterangan pers seusai mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/11/2022).

Namun, setelah diperiksa dalam persidangan oleh Mahkamah Konstitusi, seluruh pokok permohonan yang diajukan oleh Zico dinilai tidak beralasan menurut hukum.

Dalam putusan ini, MK telah menguji Pasal 87 huruf b yang mengatur perubahan masa jabatan Hakim Konstitusi saat ini dengan mengikuti ketentuan Undang-Undang baru.

Putusan MK sebelumnya nomor 96/PUU-XVIII/2020 telah menyebutkan bahwa Hakim Konstitusi yang menjabat saat ini otomatis mengikuti ketentuan Undang-Undang baru yang tidak lagi mengenal periodisasi masa jabatan.

Baca juga: Dilantik Jadi Hakim MK Gantikan Aswanto, Berikut Profil dan Harta Kekayaan Guntur Hamzah

Akan tetapi, diperlukan tindakan hukum berupa pemberitahuan dari MK kepada Lembaga pengusul Hakim Konstitusi seperti DPR, Mahkamah Agung, dan Presiden.

Pemberitahuan itu terkait masa jabatan Hakim berubah dari yang semula periodisasi lima tahunan menjadi hingga berusia 70 tahun dengan maksimal menjabat selama 15 tahun.

Namun demikian, ketika MK memberitahukan perubahan masa jabatan hakim tersebut melalui surat, DPR justru memberhentikan Aswanto.

Baca juga: Diliputi Kontroversi Saat Terpilih Jadi Hakim MK, Guntur Hamzah: Mohon Doanya

DPR kemudian memilih Guntur Hamzah yang menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK sebagai Hakim Konstitusi pengganti Aswanto.

Mahkamah berpandangan, pergantian Hakim Konstitusi lantaran adanya putusan MK sebelumnya soal masa jabatan merupakan sesuatu yang wajar.

“Dalam batas penalasan yang wajar, adanya pengaturan yang jelas dan tegas sebelum masa habis masa jabatan, untuk menjaga kemandirian dan independensi hakim,” ucap Hakim Konstitusi Saldi Isra membacakan pertimbangannya.