Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Rencana Kunjungan Puan di Tengah Isu Kecurangan Pemilu, Demokrat: Politik Biasa Ada Perbedaan

Kompas.com - 29/09/2022, 18:50 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengaku, partainya akan menyambut rencana pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Diketahui, saat ini situasi politik antara PDI-Perjuangan dengan Partai Demokrat tengah memanas, menyusul adanya dugaaan kecurangan yang akan muncul saat Pemilu 2024 mendatang.

Baca juga: Politikus PDI-P Yakin Pertemuan Puan dan Demokrat Tak Bahas soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

"Namanya perbedaan dalam dunia politik sudah biasa perdebatan. Kemudian, hubungan kadang dingin, kadang panas ya itu dunia politik," kata Herman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Jika kemudian, ia menambahkan, kedua partai saling mempertahankan prinsip masing-masing, hal itu juga merupakan hal yang wajar.

Baca juga: Demokrat Ingin Capres-Cawapres yang Hendak Diusung Bersama Koalisi Perbesar Konstituen

"Tapi, di tengah itu, silahturahmi politik, kemudian komunikasi politik juga menjadi hal yang baik di mata publik," ujarnya.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa AHY sebelumnya juga pernah menemui Puan. Oleh karenanya, komunikasi antara Puan dan AHY tetap perlu dijaga.

Lebih lanjut, Herman berpandangan bahwa pertemuan antaran Puan dan AHY menunjukkan soal pentingnya demokrasi.

Baca juga: PKS Dinilai Lebih Diuntungkan jika Tinggalkan Nasdem-Demokrat dan Gabung dengan KIB

"Bahwa, demokrasi itu jangan dianggap sebuah pertandingan yang kita selalu berseberangan yg selalu bermusuhan," jelasnya.

"Tapi, pertandingan ada saatnya bertanding, ada saatnya juga kita menunjukkan kepada publik juga selesai pertandingan itu, selesai juga persoalannya," sambung Herman.

Diketahui, dinamika partai politik banyak terjadi menjelang tahun politik 2024.

Salah satunya yang terkini yaitu perdebatan antara Demokrat dan PDI-P soal praktik kepemiluan.

Baca juga: Nasdem Buka-bukaan Kenapa Belum Putuskan Koalisi dengan Demokrat-PKS, Belum Sepakat soal Paslon

SBY mengungkapkan adanya dugaan Pemilu 2024 bakal berlangsung tidak jujur dan tidak adil.

SBY menyatakan mempunyai informasi terkait dugaan rekayasa itu.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9/2022).

Mendengar pernyataan itu, PDI-P langsung bereaksi.

Baca juga: Demokrat Siapkan Bantuan Hukum untuk Lukas Enembe

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan Pemilu 2009 yang digelar di masa SBY dinilai sarat kecurangan.

"Mohon maaf Pak SBY tidak bijak, dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/9/2022).

Hasto meminta SBY untuk bertanggung jawab atas kecurangan yang terjadi karena saat itu merupakan periode kepemimpinannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Nasional
Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum 'Move On'

Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum "Move On"

Nasional
Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Nasional
Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Kejagung Sita 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz dari Harvey Moies

Kejagung Sita 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz dari Harvey Moies

Nasional
Gerindra Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju ke Pilkada Sulteng

Gerindra Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju ke Pilkada Sulteng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com