Kompas.com - 29/09/2022, 14:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengungkapkan sejumlah faktor mengapa partainya belum memutuskan rencana koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat.

Salah satu faktor itu adalah belum adanya kesepakatan mengenai pasangan calon (paslon) yang akan diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Banyak faktor. Ada faktor capres, ada faktor cawapres, ada faktor platform, ada faktor momentum, ada banyak faktor ini kemudian terus dimatangkan," kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Willy lantas menuturkan, sejauh ini, rencana koalisi Nasdem-Demokrat-PKS masih 80 persen.

Baca juga: Nasdem Umumkan Calon Presiden dan Paket Koalisi pada November

Menurutnya, keputusan koalisi akan diumumkan oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

"Jadi teman-teman, ini kalau ada kesepakatan pasti kita akan umumkan. Enggak mungkin kita tidak akan umumkan," ujarnya.

Willy menjelaskan, tema rencana koalisi yang diinginkan Nasdem adalah membangun platform perjuangan bersama tentang perubahan.

Ia menuturkan, dari platform itu akan menentukan langkah politik koalisi yang dibangun ke depannya.

"Jadi ini suatu hal yang dinamika tapi di sisi lain komunikasi politik dengan yang lain juga terjadi," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.

Baca juga: Koalisi dengan Nasdem-Demokrat Alot, PKS Bangun Komunikasi dengan Partai Lain

Willy mengatakan, seluruh jajaran Partai Nasdem juga menunggu keputusan Surya Paloh untuk mengumumkan langkah partai untuk koalisi.

"Kita tunggu Pak Surya, nanti kalau sudah lihat hilal, kita langsung azan tuh. Jadi kita lihat hilal, langsung kita azan dan langsung berbuka," katanya.

Diketahui, Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS tak kunjung mendeklarasikan koalisi. Padahal, ketiganya sudah lama saling menjajaki.

Pertemuan para elite beberapa kali digelar. Figur calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) bahkan sudah dibahas.

Namun, tampaknya perundingan masih alot sehingga ketiga partai belum juga mengucap kata sepakat.

Baca juga: Sulitnya Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS: Antara Dilema Surya Paloh dan Alotnya Nama Capres-Cawapres

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PDI-P Minta Jokowi Tinggalkan Relawan, Ketua Dewan Musra: Tidak Mungkin

PDI-P Minta Jokowi Tinggalkan Relawan, Ketua Dewan Musra: Tidak Mungkin

Nasional
GASPOL! Hari Ini: PR Yudo Margono: Alutsista Bobrok, Sengkarut Papua, hingga Laut Cina Selatan

GASPOL! Hari Ini: PR Yudo Margono: Alutsista Bobrok, Sengkarut Papua, hingga Laut Cina Selatan

Nasional
Gibran dan Yenny Wahid Muncul sebagai Figur Cawapres dalam Musra Hongkong

Gibran dan Yenny Wahid Muncul sebagai Figur Cawapres dalam Musra Hongkong

Nasional
Mantan Hakim Agung Sebut Mahfud MD Belum Lakukan Perintah Jokowi Reformasi Bidang Hukum

Mantan Hakim Agung Sebut Mahfud MD Belum Lakukan Perintah Jokowi Reformasi Bidang Hukum

Nasional
Laksamana Yudo Margono Diharap Tak Lupakan Agenda Reformasi Peradilan Militer

Laksamana Yudo Margono Diharap Tak Lupakan Agenda Reformasi Peradilan Militer

Nasional
Menteri Bahlil Bantah Jokowi Berusaha Takuti Masyarakat dengan Isu Resesi Global

Menteri Bahlil Bantah Jokowi Berusaha Takuti Masyarakat dengan Isu Resesi Global

Nasional
Airlangga Jadi Cawapres Paling Unggul di Musra Hong Kong

Airlangga Jadi Cawapres Paling Unggul di Musra Hong Kong

Nasional
Laksamana Yudo Margono Diharap Lanjutkan Kebijakan Hapus Tes Keperawanan dan Keturunan PKI Boleh Daftar TNI

Laksamana Yudo Margono Diharap Lanjutkan Kebijakan Hapus Tes Keperawanan dan Keturunan PKI Boleh Daftar TNI

Nasional
Calon Panglima TNI Diharap Mau Utamakan Kemanusiaan Tangani Konflik Papua

Calon Panglima TNI Diharap Mau Utamakan Kemanusiaan Tangani Konflik Papua

Nasional
Jurus Calon Panglima TNI Jaga Netralitas Jelang Pemilu Bakal Disorot

Jurus Calon Panglima TNI Jaga Netralitas Jelang Pemilu Bakal Disorot

Nasional
Ganjar Jadi Capres Urutan Pertama Hasil Musra Hongkong

Ganjar Jadi Capres Urutan Pertama Hasil Musra Hongkong

Nasional
Bharada E Sebut Ricky Rizal Sempat Ingin Tabrakkan Mobil yang Ditumpangi Bersama Yosua

Bharada E Sebut Ricky Rizal Sempat Ingin Tabrakkan Mobil yang Ditumpangi Bersama Yosua

Nasional
Kritik Menkes, Kuasa Hukum Korban Gagal Ginjal: Kerusakan Permanen, Jauh dari Sembuh!

Kritik Menkes, Kuasa Hukum Korban Gagal Ginjal: Kerusakan Permanen, Jauh dari Sembuh!

Nasional
Soal Yudo Margono Calon Panglima, Pimpinan DPR Soroti Peran Aktif TNI Hadapi Dampak Ekonomi Global

Soal Yudo Margono Calon Panglima, Pimpinan DPR Soroti Peran Aktif TNI Hadapi Dampak Ekonomi Global

Nasional
Ridwan Kamil Disarankan Tidak Gabung Partai Politik jika Maju Cawapres 2024

Ridwan Kamil Disarankan Tidak Gabung Partai Politik jika Maju Cawapres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.