Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Dinilai Lebih Diuntungkan jika Tinggalkan Nasdem-Demokrat dan Gabung dengan KIB

Kompas.com - 29/09/2022, 16:02 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak banyak diuntungkan jika berkoalisi dengan Partai Nasdem dan Partai Demokrat pada Pemilu 2024.

Sebaliknya, partai pimpinan Ahmad Syaikhu itu disebut lebih untung jika bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dimotori Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Sebagai partai yang memiliki kefanatikan dan keloyalan pemilih di akar rumput, justru PKS akan lebih dihargai di KIB ketimbang posisinya bersekutu dengan Nasdem dan Demokrat," kata Ari kepada Kompas.com, Kamis (29/9/2022).

Baca juga: Nasdem Buka-bukaan Kenapa Belum Putuskan Koalisi dengan Demokrat-PKS, Belum Sepakat soal Paslon

Menurut Ari, PKS cuma menjadi pelengkap jika merapat ke Nasdem dan Demokrat. Pasalnya, koalisi itu lebih mempertimbangkan kandidat Nasdem dan Demokrat sebagai calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres).

Padahal, PKS punya punya sejumlah tokoh ternama sekaliber anggota DPR Hidayat Nur Wahid, mantan Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, hingga mantan Gubernur Sumatera Barat Iwan Prayitno.

Oleh karenanya, menurut Ari, sudah seharusnya PKS bermanuver PKS merapat ke koalisi lain.

"Jika PKS mengalihkan kemudi partai dengan merapat ke KIB, justru semakin membesarkan peluang terbentuknya koalisi ketimbang menjadi pelengkap di poros koalisi Nasdem dengan Demokrat," ucapnya.

Baca juga: Koalisi dengan Nasdem-Demokrat Alot, PKS Bangun Komunikasi dengan Partai Lain

Bagi KIB sendiri, bergabungnya PKS juga akan membawa keuntungan. Partai bulan sabit padi itu punya basis massa yang solid di akar rumput. 

Jika PKS bergabung, kata Ari, segmen dukungan KIB di akar rumput juga akan semakin melebar dan mengisi celah kosong yang tidak dimiliki Golkar, PAN, maupun PPP.

Stok kader yang dimiliki PKS pun bisa menjadi alternatif bagi koalisi tersebut untuk mengutak-atik kandidat capres-cawapres.

"Di saat adanya deadlock (jalan buntu) dan tidak tercapainya mufakat, maka langkah PKS untuk merapat ke KIB adalah langkah bagus untuk meningkatkan opportunity (kesempatan) politik," ujar Ari.

Sebaliknya, Nasdem dan Demokrat dinilai akan merugi seandainya ditinggalkan PKS. Ari memprediksi, jika benar PKS berganti haluan, partai besutan Surya Paloh dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu bakal bubar jalan mencari tambatan koalisi lain.

"Adalah kerugian besar bagi Nasdem dan Demokrat jika PKS melabuhkan diri ke KIB karena basis massa PKS adalah aset politik untuk menjamin kemenangan siapa pun calon yang diusung oleh Nasdem dan Demokrat," kata dosen Universitas Indonesia (UI) itu.

Sebagaimana diketahui, Nasdem, Demokrat, dan PKS sejak lama saling melakukan penjajakan untuk kepentingan Pemilu 2024. Namun, koalisi antara ketiganya tak kunjung diumumkan.

Masing-masing partai mengakui bahwa ada sejumlah tantangan yang harus mereka hadapi untuk berkongsi.

Baca juga: PPP Tak Resisten Jika PKS Mau Bergabung ke KIB

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Gerindra Siapkan Kader Internal untuk Maju di Pilkada Sumut

Gerindra Siapkan Kader Internal untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
MK Sebut 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Berjumlah 17 Surat, Kemungkinan Bisa Bertambah

MK Sebut "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Berjumlah 17 Surat, Kemungkinan Bisa Bertambah

Nasional
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Prediksi Amicus Curae Megawati Tak Akan Dipertimbangkan MK

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Prediksi Amicus Curae Megawati Tak Akan Dipertimbangkan MK

Nasional
Peras Tahanan Korupsi, Mantan Karutan KPK Minta Maaf

Peras Tahanan Korupsi, Mantan Karutan KPK Minta Maaf

Nasional
Spesifikasi Kapal Patroli yang Dibeli Indonesia dari Italia, Bisa Diubah Jadi Fregat

Spesifikasi Kapal Patroli yang Dibeli Indonesia dari Italia, Bisa Diubah Jadi Fregat

Nasional
KPK Setor Rp 8,2 M ke Negara dari Kasus Eks Wali Kota Ambon

KPK Setor Rp 8,2 M ke Negara dari Kasus Eks Wali Kota Ambon

Nasional
Jokowi: Pelaku TPPU Terus Cari Cara Baru, Kita Tidak Boleh Jadul

Jokowi: Pelaku TPPU Terus Cari Cara Baru, Kita Tidak Boleh Jadul

Nasional
Gerindra: Tidak Ada Namanya Amicus Curiae Masuk Pertimbangan Hakim

Gerindra: Tidak Ada Namanya Amicus Curiae Masuk Pertimbangan Hakim

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, CEO Apple Temui Prabowo di Kemenhan

Usai Bertemu Jokowi, CEO Apple Temui Prabowo di Kemenhan

Nasional
CEO Microsoft Kunjungi RI pada 30 April, Pemerintah Harapkan Kepastian Investasi

CEO Microsoft Kunjungi RI pada 30 April, Pemerintah Harapkan Kepastian Investasi

Nasional
Jokowi Akui Sempat Malu, Indonesia Jadi Satu-satunya Negara G20 yang Belum Gabung FATF

Jokowi Akui Sempat Malu, Indonesia Jadi Satu-satunya Negara G20 yang Belum Gabung FATF

Nasional
Gerindra Godok Kader Internal untuk Maju Pilkada DKI, Nama-nama Masih Dirahasiakan

Gerindra Godok Kader Internal untuk Maju Pilkada DKI, Nama-nama Masih Dirahasiakan

Nasional
Projo Siap Dukung Ridwan Kamil, Airin, dan Bobby Nasution di Pilkada

Projo Siap Dukung Ridwan Kamil, Airin, dan Bobby Nasution di Pilkada

Nasional
Firli Bahuri Disebut Minta Rp 50 Miliar ke Syahrul Yasin Limpo

Firli Bahuri Disebut Minta Rp 50 Miliar ke Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Tak Hanya di Lapangan Badminton, SYL Temui Firli di Vila Galaxy Bekasi

Tak Hanya di Lapangan Badminton, SYL Temui Firli di Vila Galaxy Bekasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com