Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Dinilai Lebih Diuntungkan jika Tinggalkan Nasdem-Demokrat dan Gabung dengan KIB

Kompas.com - 29/09/2022, 16:02 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak banyak diuntungkan jika berkoalisi dengan Partai Nasdem dan Partai Demokrat pada Pemilu 2024.

Sebaliknya, partai pimpinan Ahmad Syaikhu itu disebut lebih untung jika bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dimotori Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Sebagai partai yang memiliki kefanatikan dan keloyalan pemilih di akar rumput, justru PKS akan lebih dihargai di KIB ketimbang posisinya bersekutu dengan Nasdem dan Demokrat," kata Ari kepada Kompas.com, Kamis (29/9/2022).

Baca juga: Nasdem Buka-bukaan Kenapa Belum Putuskan Koalisi dengan Demokrat-PKS, Belum Sepakat soal Paslon

Menurut Ari, PKS cuma menjadi pelengkap jika merapat ke Nasdem dan Demokrat. Pasalnya, koalisi itu lebih mempertimbangkan kandidat Nasdem dan Demokrat sebagai calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres).

Padahal, PKS punya punya sejumlah tokoh ternama sekaliber anggota DPR Hidayat Nur Wahid, mantan Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, hingga mantan Gubernur Sumatera Barat Iwan Prayitno.

Oleh karenanya, menurut Ari, sudah seharusnya PKS bermanuver PKS merapat ke koalisi lain.

"Jika PKS mengalihkan kemudi partai dengan merapat ke KIB, justru semakin membesarkan peluang terbentuknya koalisi ketimbang menjadi pelengkap di poros koalisi Nasdem dengan Demokrat," ucapnya.

Baca juga: Koalisi dengan Nasdem-Demokrat Alot, PKS Bangun Komunikasi dengan Partai Lain

Bagi KIB sendiri, bergabungnya PKS juga akan membawa keuntungan. Partai bulan sabit padi itu punya basis massa yang solid di akar rumput. 

Jika PKS bergabung, kata Ari, segmen dukungan KIB di akar rumput juga akan semakin melebar dan mengisi celah kosong yang tidak dimiliki Golkar, PAN, maupun PPP.

Stok kader yang dimiliki PKS pun bisa menjadi alternatif bagi koalisi tersebut untuk mengutak-atik kandidat capres-cawapres.

"Di saat adanya deadlock (jalan buntu) dan tidak tercapainya mufakat, maka langkah PKS untuk merapat ke KIB adalah langkah bagus untuk meningkatkan opportunity (kesempatan) politik," ujar Ari.

Sebaliknya, Nasdem dan Demokrat dinilai akan merugi seandainya ditinggalkan PKS. Ari memprediksi, jika benar PKS berganti haluan, partai besutan Surya Paloh dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu bakal bubar jalan mencari tambatan koalisi lain.

"Adalah kerugian besar bagi Nasdem dan Demokrat jika PKS melabuhkan diri ke KIB karena basis massa PKS adalah aset politik untuk menjamin kemenangan siapa pun calon yang diusung oleh Nasdem dan Demokrat," kata dosen Universitas Indonesia (UI) itu.

Sebagaimana diketahui, Nasdem, Demokrat, dan PKS sejak lama saling melakukan penjajakan untuk kepentingan Pemilu 2024. Namun, koalisi antara ketiganya tak kunjung diumumkan.

Masing-masing partai mengakui bahwa ada sejumlah tantangan yang harus mereka hadapi untuk berkongsi.

Baca juga: PPP Tak Resisten Jika PKS Mau Bergabung ke KIB

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com