Saat Jokowi Ancam Reshuffle Para Menteri yang Gemar Belanja Produk Impor...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo tak kuasa menahan amarahnya ketika mengetahui neraca impor kementerian, BUMN dan pemerintah daerah lebih tinggi dibandingkan belanja produk dalam negeri.

Hal itu diungkapkan Jokwi saat memberikan arahan pada acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia yang digelar di Bali dan disiarkan secara daring pada Jumat (25/3/2022).

Mula-mula, presiden memaparkan situasi dunia yang serba tidak pasti akibat terdampak pandemi Covid-19 dan perang antara Rusia dan Ukraina.

Akibatnya terjadi sejumlah dampak mulai dari krisis energi, krisis pangan hingga inflasi yang  dirasakan oleh banyak negara di dunia.

Oleh karenanya, Jokowi menilai antipasi yang bisa dilakukan Indonesia yakni memanfaatkan APBN, APBD hingga anggaran BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Tindak Peredaran Produk Impor Dicap Lokal, Jaksa Agung Instruksikan Jajarannya Operasi Intelijen

"Caranya, ya kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli untuk bangga pada buatan kita sendiri, bangga buatan Indonesia," tegas Jokowi.

Namun, dia mengaku sedih setelah melihat neraca impor yang bisa dibilang masih sangat tinggi.

"Saya sedih. Belinya barang-barang impor semua. Padahal kita memiliki pengadaan barang dan jasa anggaran modal pusat itu Rp 526 triliun. Kemudian untuk daerah anggarannya Rp 535 triliun. Lebih gede daerah," jelas Jokowi.

Selain itu, Presiden menambahkan, anggaran modal bagi BUMN sebesar Rp420 triliun.

Menurut Jokowi, rincian anggaran modal untuk pusat, daerah maupun BUMN sangat besar.

"Kalau digunakan, kita enggak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa mentrigger growth ekonomi kita yang pemerintah dan pemda bisa 1,71 persen," jelasnya.

Baca juga: Jokowi Larang Pejabat Buka Puasa Bersama, Wali Kota Depok: Kalau Cuma Undang 50 Orang Kenapa Tidak?

"Yang BUMN 1,5 sampai 1,7 persen. Ini kan 2 persen lebih, enggak usah cari ke mana-mana, tidak usah cari investor, kita diem saja tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik, industri, UKM kita. Kok tidak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," tambah kepala negara.

Geregetan APBN dibelanjakan produk impor

Jokowi merasa jengkel karena anggaran kementerian dan pemda yang berasal dari APBN mayoritas dibelikan produk impor.

Dia menilai uang yang berasal dari pajak rakyat itu lebih baik digunakan untuk memperbanyak konsumsi barang buatan dalam negeri.

"Uang-uang kita sendiri, APBN kita sendiri, uang rakyat, uang kita sendiri kok dibelikan barang impor itu gmana toh? Geregetan saya," ujar Jokowi.

Kejengkelan yang diungkapkan Jokowi itu langsung disambut tepuk tangan hadirin.

Namun, Jokowi masih merasa jengkel.

Dia lantas mengingatkan kepada kepala daerah maupun menteri yang tidak mencapai target konsumsi barang dalam negeri maka akan diumumkan secara terbuka.

Baca juga: Tinjau Kesiapan GWK Cultural Park untuk KTT G20, Jokowi Sampaikan Sejumlah Evaluasi

"Yang tepuk tangan nanti kalau barang-barangnya enggak masuk e-katalog, target tidak tercapai, saya umumin nanti. Setuju enggak?" tanyanya.

Hadirin kompak menjawab setuju.

Jokowi menegaskan, ancaman yang disampaikannya itu tidak main-main. Sebah saat ini semua pergerakan konsumsi barang maupun jasa di kementerian maupun pemda sudah dapat dipantau secara terbuka.

"Kita ini harus terbuka, apa adanya dan saya minta memastikan implementasi kebijakan itu segera di lapangan," tutur Jokowi.

"Setiap daerah saya kira bagus bentuk tim penggunaan barang dalam negeri," tambahnya.

Ancam potong dana untuk daerah

Karena tingkat konsumsi barang impor oleh pemda masih tinggi, presiden mengancam memotong besaran dana alokasi khusus (DAK) dan menahan dana alokasi umum (DAU) jika tak ada komitmen menggunakan produk dalam negeri.

Jokowi meminta sejumlah pihak mengawasi transaksi pemerintah daerah.

Baca juga: Jokowi Geram Banyak Kementerian Impor Produk, Sebut Bodoh dan Larang Tepuk Tangan

"Saya minta memastikan implementasi kebijakan itu segera di lapangan. Setiap daerah saya kira bagus untuk membentuk tim penggunaan barang dalam negeri," ujar Jokowi.