Jokowi Geram Banyak Kementerian Impor Produk, Sebut Bodoh dan Larang Tepuk Tangan

Kompas.com - 25/03/2022, 15:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo geram banyak kementerian yang masih mengimpor produk untuk kegiatan operasional mereka.

Kemarahan Jokowi itu disampaikan di hadapan para menteri dan kepala daerah dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia yang digelar di Bali, Jumat (25/3/2022).

Dalam pidatonya, dia beberapa kali menyebut kata "bodoh" hingga melarang hadirin bertepuk tangan.

Baca juga: Geram Ada Kementerian Masih Pakai Produk Impor, Jokowi: Reshuffle! Kayak Begini Enggak Bisa Jalan

Jokowi mengatakan, anggaran pengadaan barang dan jasa sebenarnya sangat besar. Anggaran pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun, pemerintah daerah Rp 535 triliun, dan BUMN Rp 420 triliun.

Jika saja 40 persen dari total anggaran digunakan untuk pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri, Jokowi yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat.

Bahkan, jika belanja produk dalam negeri ditingkatkan, dia optimistis kementerian dan BUMN tak perlu lagi mencari investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Tidak perlu cari investor, kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi di pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita, kok nggak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," ucapnya.

Baca juga: Jokowi Ancam Potong DAK dan Tahan DAU jika Daerah Tak Semangat Gunakan Produk Dalam Negeri

Menurut Jokowi, tanpa impor, produk-produk itu bisa dibuat sendiri di dalam negeri. Dengan berbelanja produk dalam negeri, lapangan pekerjaan semakin terbuka lebar.

"Berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi bodoh banget kita ini," kata Jokowi.

Pernyataan presiden itu disambut tepuk tangan para menteri dan kepala daerah yang hadir.

Namun, Jokowi buru-buru meminta para undangan untuk tak memberikan tepuk tangan.

" Jangan tepuk tangan!" tegasnya.

Jokowi lantas menyinggung sejumlah menteri yang instansinya masih banyak melakukan impor.

Sebutlah Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Jokowi heran banyak alat kesehatan dan tempat tidur untuk rumah sakit yang didapat dari impor.

Padahal, produk ini banyak diproduksi di Yogyakarta, Bekasi, hingga Tangerang.

Jokowi juga menyinggung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Dia menyebutkan, konsumsi produk dalam negeri dari kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim itu hanya Rp 2 triliun dari total anggaran yang diberikan.

Jokowi mendapati bahwa laptop hingga bangku yang pengadaannya di bawah Kemendikbud Ristek ternyata juga impor.

"Kita sudah bisa bikin semuanya itu. Sudahlah jangan diterus-teruskan," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Jengkel RI Impor CCTV, Seragam Polisi hingga Sepatu Tentara: Jangan Diteruskan!

Lalu, presiden juga menegur Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Dia menyoroti impor traktor yang bukan merupakan barang teknologi canggih yang tidak bisa dibuat di Indonesia.

"Jengkel saya. Saya kemarin dari Atambua, saya lihat traktor, alsintan (alat dan mesin pertanian) impor. Ini enggak boleh, Pak Menteri. Enggak boleh," ucap Jokowi.

"Pensil, kertas, saya cek, impor, pulpen, apa ini? Kadang-kadang saya mikir, ini kita ngerti nggak sih? Jangan-jangan kita nggak kerja detail sehingga nggak ngerti barang yang dibeli itu barang impor," tegasnya.

Beberapa produk impor lain yang disoroti Jokowi yakni CCTV, seragam, hingga sepatu tentara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terseret Kasus Sambo, Eks Karo Provos: Yang Paling Berat Beban Anak, Istri, dan Keluarga

Terseret Kasus Sambo, Eks Karo Provos: Yang Paling Berat Beban Anak, Istri, dan Keluarga

Nasional
Elektabilitas Demokrat Meningkat, Ini Kata Syarief Hasan soal Transformasi Partai

Elektabilitas Demokrat Meningkat, Ini Kata Syarief Hasan soal Transformasi Partai

Nasional
Bantah Joman, Projo Tegaskan Relawan Jokowi Solid dan Militan

Bantah Joman, Projo Tegaskan Relawan Jokowi Solid dan Militan

Nasional
PDI-P Nilai Utut Tak Terlibat Gratifikasi, Justru Hendak Bantu Anak Staf Masuk Unila

PDI-P Nilai Utut Tak Terlibat Gratifikasi, Justru Hendak Bantu Anak Staf Masuk Unila

Nasional
Menyelisik Efektivitas Otonomi Daerah, Mardani Ali Sera Usul Jumlah Provinsi Ditambah

Menyelisik Efektivitas Otonomi Daerah, Mardani Ali Sera Usul Jumlah Provinsi Ditambah

Nasional
Deretan Polisi Terjerat Kasus Hukum Namun Tak Kunjung Disidang Etik, dari Irjen Napoleon hingga Irjen Teddy Minahasa

Deretan Polisi Terjerat Kasus Hukum Namun Tak Kunjung Disidang Etik, dari Irjen Napoleon hingga Irjen Teddy Minahasa

Nasional
Komisi X Rapat dengan LLDIKTI, Hasilkan 6 Butir Pandangan Panja Perguruan Tinggi

Komisi X Rapat dengan LLDIKTI, Hasilkan 6 Butir Pandangan Panja Perguruan Tinggi

Nasional
Jokowi: Peningkatan Investasi di 2023 Harus, Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Jokowi: Peningkatan Investasi di 2023 Harus, Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Nasional
Benny Ali Ungkap Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal Lancar Cerita Situasi Tembak-Menembak Tak Lama Usai Brigadir J Tewas

Benny Ali Ungkap Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal Lancar Cerita Situasi Tembak-Menembak Tak Lama Usai Brigadir J Tewas

Nasional
Hanya 60 Anggota DPR Hadir Fisik di Pengesahan RKUHP, 237 Hadir Virtual

Hanya 60 Anggota DPR Hadir Fisik di Pengesahan RKUHP, 237 Hadir Virtual

Nasional
Pengamat Sebut Upaya Pengesahan RKUHP Dipaksakan

Pengamat Sebut Upaya Pengesahan RKUHP Dipaksakan

Nasional
Anggota PKS 'Walkout' karena Kecewa Tak Dikasih Waktu 3 Menit Saat Pengesahan RKUHP

Anggota PKS "Walkout" karena Kecewa Tak Dikasih Waktu 3 Menit Saat Pengesahan RKUHP

Nasional
Terjebak Skenario Sambo, Eks Karo Provost: Saya Diprank!

Terjebak Skenario Sambo, Eks Karo Provost: Saya Diprank!

Nasional
Menkes Budi Sebut Indonesia Sudah Lewati Puncak Covid-19, Tren Kasus Bakal Menurun

Menkes Budi Sebut Indonesia Sudah Lewati Puncak Covid-19, Tren Kasus Bakal Menurun

Nasional
Projo Klaim Ribuan Relawan Akan Hadiri Pernikahan Kaesang

Projo Klaim Ribuan Relawan Akan Hadiri Pernikahan Kaesang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.