Saat Jokowi Ancam Reshuffle Para Menteri yang Gemar Belanja Produk Impor...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo tak kuasa menahan amarahnya ketika mengetahui neraca impor kementerian, BUMN dan pemerintah daerah lebih tinggi dibandingkan belanja produk dalam negeri.

Hal itu diungkapkan Jokwi saat memberikan arahan pada acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia yang digelar di Bali dan disiarkan secara daring pada Jumat (25/3/2022).

Mula-mula, presiden memaparkan situasi dunia yang serba tidak pasti akibat terdampak pandemi Covid-19 dan perang antara Rusia dan Ukraina.

Akibatnya terjadi sejumlah dampak mulai dari krisis energi, krisis pangan hingga inflasi yang  dirasakan oleh banyak negara di dunia.

Oleh karenanya, Jokowi menilai antipasi yang bisa dilakukan Indonesia yakni memanfaatkan APBN, APBD hingga anggaran BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"Caranya, ya kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli untuk bangga pada buatan kita sendiri, bangga buatan Indonesia," tegas Jokowi.

Namun, dia mengaku sedih setelah melihat neraca impor yang bisa dibilang masih sangat tinggi.

"Saya sedih. Belinya barang-barang impor semua. Padahal kita memiliki pengadaan barang dan jasa anggaran modal pusat itu Rp 526 triliun. Kemudian untuk daerah anggarannya Rp 535 triliun. Lebih gede daerah," jelas Jokowi.

Selain itu, Presiden menambahkan, anggaran modal bagi BUMN sebesar Rp420 triliun.

Menurut Jokowi, rincian anggaran modal untuk pusat, daerah maupun BUMN sangat besar.

"Kalau digunakan, kita enggak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa mentrigger growth ekonomi kita yang pemerintah dan pemda bisa 1,71 persen," jelasnya.

"Yang BUMN 1,5 sampai 1,7 persen. Ini kan 2 persen lebih, enggak usah cari ke mana-mana, tidak usah cari investor, kita diem saja tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik, industri, UKM kita. Kok tidak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," tambah kepala negara.

Geregetan APBN dibelanjakan produk impor

Jokowi merasa jengkel karena anggaran kementerian dan pemda yang berasal dari APBN mayoritas dibelikan produk impor.

Dia menilai uang yang berasal dari pajak rakyat itu lebih baik digunakan untuk memperbanyak konsumsi barang buatan dalam negeri.

"Uang-uang kita sendiri, APBN kita sendiri, uang rakyat, uang kita sendiri kok dibelikan barang impor itu gmana toh? Geregetan saya," ujar Jokowi.

Kejengkelan yang diungkapkan Jokowi itu langsung disambut tepuk tangan hadirin.

Namun, Jokowi masih merasa jengkel.

Dia lantas mengingatkan kepada kepala daerah maupun menteri yang tidak mencapai target konsumsi barang dalam negeri maka akan diumumkan secara terbuka.

"Yang tepuk tangan nanti kalau barang-barangnya enggak masuk e-katalog, target tidak tercapai, saya umumin nanti. Setuju enggak?" tanyanya.

Hadirin kompak menjawab setuju.

Jokowi menegaskan, ancaman yang disampaikannya itu tidak main-main. Sebah saat ini semua pergerakan konsumsi barang maupun jasa di kementerian maupun pemda sudah dapat dipantau secara terbuka.

"Kita ini harus terbuka, apa adanya dan saya minta memastikan implementasi kebijakan itu segera di lapangan," tutur Jokowi.

"Setiap daerah saya kira bagus bentuk tim penggunaan barang dalam negeri," tambahnya.

Ancam potong dana untuk daerah

Karena tingkat konsumsi barang impor oleh pemda masih tinggi, presiden mengancam memotong besaran dana alokasi khusus (DAK) dan menahan dana alokasi umum (DAU) jika tak ada komitmen menggunakan produk dalam negeri.

Jokowi meminta sejumlah pihak mengawasi transaksi pemerintah daerah.

"Saya minta memastikan implementasi kebijakan itu segera di lapangan. Setiap daerah saya kira bagus untuk membentuk tim penggunaan barang dalam negeri," ujar Jokowi.

"Menteri Keuangan dan BPKB agar betul-betul mengawasi, sudah berapa sih transaksi yang ada? Lapor harian ke saya. Konsekuensinya, saya samapkan ke Menkeu. Kalau ada yang enggak semangat potong DAK-nya, setuju?," lanjutnya bertanya kepada para menteri dan kepala daerah.

Setelah mendengar respons dari kepala daerah dan menteri yang dinilainya kurang bersemangat, Jokowi pun memberikan ancaman lain, yakni menahan alokasi DAU.

"Setuju-nya gak semangat? kelihatannya pada ngeri semua, tak potong betul nanti. DAU-nya hati-hati saya tahan jika ada yang tidak taat pada yang kita sepakati," tegasnya.

Minta konsumsi barang impor distop

Lebih lanjut, presiden meminta agar kebiasaan penggunaan barang impor tidak diteruskan.

Menurut presiden, barang-barang impor yang digunakan untuk kegiatan operasional di kementerian sudah semuanya bisa diproduksi di dalam negeri.

"Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju buat CCTV saja beli impor," ujar Jokowi.

"Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar!! Kita ini produksi di mana-mana bisa. Jangan diterus-teruskan," tegasnya.

Oleh karenanya, Jokowi memerintahkan agar persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi standar nasional Indonesia (SNI) dipermudah.

Hal itu disampaikannya menyusul banyak pihak yang mengeluhkan sulitnya mendapat sertifikat SNI.

Sebagaimana diketahui, sertifikat SNI merupakan salah satu standar yang harus dipenuhi barang produksi dalam negeri untuk menegaskan kualitasnya.

"Yang sering dikeluhkan SNI susah, SNI barang apa toh? (Katanya) sertifikatnya sulit, sertifikat apalagi? Buat sederhana, barang kita sendiri, jangan ruwet, mahal bayar sini, bayar sana," ujar Jokowi.

"Kapan UMKM kita dapat SNI kalau digitu-gituin. Dipermudah, biar semua bisa masuk ke e-catalog. Kalau ktia semangat semua seperti ini, UKM kita tersenyum semua, UKM kita mau tidak mau berproduksi," tegasnya.

Jika demikian, maka proses investasi juga akan berjalan karena banyaknya permintaan produk akan sejalan dengan pendapatan UMKM.

Apabila proses sertifikasi dipermudah, lanjut Jokowi, hal itu dapat menaikkan ragam produk dalam negeri yang berhasil masuk ke dalam e-katalog.

Presiden menjelaskan, saat ini sudah 161.000 produk Indonesia masuk dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Sehingga Jokowi mentargetkan pada akhir 2022 harus ada 1 juta produk lokal masuk ke dalam e-katalog LKPP.

"Lompatannya harus begitu, kepala daerah ambil UKM-UKM kita yang baik-baik masuk ke e-katalog," tambah kepala negara.

Wanti-wanti

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan permintaan khusus kepada Jaksa Agung mengenai produk-produk impor.

Jokowi meminta agar jangan sampai barang-barang impor diberi cap produk dalam negeri.

"Saya minta ke Pak Jaksa Agung jangan sampai barang-barang impor dicap produk dalam negeri. Karena sering di marketplace ada yang namanya agregator, ngecap-ngecapin," kata Jokowi.

"Heh jangan pikir kita enggak ngerti. Saya sudah peringatkan dua kali. Saya enggak mau ini besok hilang. Saya minta semua ini betul-betul dipantau, diawasi," tegasnya.

Selain itu, presiden juga meminta Dirjen Bea Cukai mengawasi alat kesehatan hasil impor bergerak ke daerah mana.

Dengan demikian, dapat terpantau daerah mana saja yang masih banyak menggunakan produk impor.

"Dirjen Bea Cukai awasi alat kesehatan ini ke mana. Oh ke provinsi A, ke kabupaten B kelihatan. Oh ke kementerian. Kelihatan. Sekarang ini gampang sekali lihat-lihat," tuturnya.

Sehingga Jokowi meminta kementerian dan pemerintah daerah memanfaatkan e-katalog dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Tegur menteri karena bawahannya banyak impor

Kepala Negara pun menyampaikan teguran langsung untuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri BUMN Erick Thohir karena instansinya masih menggunakan produk impor dalam jumlah tinggi.

Menurut presiden, barang-barang impor yang digunakan untuk kegiatan operasional di kementerian sudah semuanya bisa diproduksi di dalam negeri.

"Alat kesehatan (alkes). Menteri Kesehatan, ini tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Yogyakarta ada, Bekasi, Tangerang ada," ujar Jokowi.

"(Kenapa) beli impor, mau diterus-teruskan ? Mau saya umumkan kalau saya jengkel. Ini RSUD juga impor. Kemenkes impor. Takbaca nanti. Karena sekarang gampang banget detail saya lihat," tegasnya.

Setelah itu, Jokowi menegur Menteri Pertanian Syafrul Yasin Limpo.

Jokowi mengungkapkan kejengkelannya karena traktor-traktor yang saat ini ada di Indonesia berasal dari luar negeri.

"Traktor kayak gitu bukan high tech aja impor. Jengkel saya. Saya kemarin dari Atambua, saya lihat traktor, alsintan impor. Ini enggak boleh Pak Menteri. Enggak boleh," tegasnya.

Jokowi lantas beralih ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Dirinya menyebut konsumsi produk dalam negeri dari kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim itu hanya Rp 2 triliun dari total anggaran yang diberikan.

"Tadi pagi saya cek baru Rp 2 triliun. Ini kelihatannya ada yang tidak semangat di dalam kementerian. Urusan beli bangku, beli kursi, masak mau impor kita, laptop mau impor kita? kita sudah bisa bikin semuanya itu. Sudahlah jangan diterus-teruskan," tegas Jokowi.

Setelan itu, presiden menyatakan perasaan kesalnya kepada Menteri BUMN Erick Thohir karena masih ada direktur utama (dirut) perusahaan pelat merah yang masih banyak menggunakan produk impor.

Oleh karenanya, dia meminta agar para dirut itu diganti.

"Saya sampaikan ke Menteri BUMN, sudah ganti dirutnya, ganti. Ngapain kita? (pertahankan)," ujar Jokowi.

Singgung reshuffle kabinet

Setelah menegur para menteri, Jokowi juga menyinggung perihal perombakan atau reshuffle kabinet.

Mula-mula, Jokowi menyatakan perasaan kesalnya kepada Menteri BUMN Erick Thohir karena masih ada direktur utama (dirut) perusahaan pelat merah yang masih banyak menggunakan produk impor.

Oleh karenanya, dia meminta agar para dirut itu diganti.

Setelah itu, Jokowi menyinggung kementerian yang juga masih banyak mengkonsumsi produk impor untuk operasionalnya.

Saat menyinggung kementerian itulah presiden mengucapkan kata reshuffle. Sambil berkelakar, Jokowi mengatakan perombakan kabinet merupakan tugasnya.

"Kementerian, sama saja. Tapi itu bagian saya itu. Resuffle. Sudah saya itu, kayak gini enggak bisa jalan," lanjut Jokowi sambil menghela nafas panjang seolah mengungkapkan kekesalannya.

Kalimat reshuffle itu langsung ditanggapi dengan tepuk tangan dari kepala daerah dan menteri-menteri yang hadir.

Bahkan sejumlah menteri yang tersorot kamera pun tampak tersenyum.

Mereka antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menkopolhukan Mahfud MD dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Jokowi lantas melanjutkan pemaparannya.

Menurutnya anggaran untuk konsumsi barang dan jasa sudah ada, yakni dari APBN maupun APBD.

Sehingga hanya tinggal kemauan kementerian, pemda hingga BUMN untuk membelanjakan produk dalam negeri.

"Tinggal belanjakan produk dalam negeri saja sulit," tambahnya.