Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Geram Ada Kementerian Masih Pakai Produk Impor, Jokowi: Reshuffle! Kayak Begini Enggak Bisa Jalan

Kompas.com - 25/03/2022, 13:52 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung soal reshuffle atau perombakan kabinet di hadapan sejumlah menteri yang hadir dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Hal ini bermula ketika dia mengungkapkan kekesalannya karena banyak kementerian yang masih memakai produk impor untuk mendukung kegiatan operasional mereka.

Dia pun mewanti-wanti para menteri agar tak lagi melakukan impor. Jokowi mengingatkan bahwa dia punya kewenangan mengganti menteri yang kinerjanya tak baik.

"Kementerian sama saja (banyak yang menggunakan produk impor), tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, udah heeeh saya itu, kayak gini enggak bisa jalan," kata Jokowi geram.

Baca juga: Jokowi Singgung Reshuffle, Begini Ekspresi Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Mahfud MD

Beberapa nama menteri disinggung langsung oleh Jokowi dalam acara tersebut. Mereka yakni Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Jokowi merasa geram karena instansi yang dipimpin ketiga menteri itu banyak menggunakan produk impor yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri.

Misalnya, terkait bidang kesehatan, banyak alat kesehatan dan tempat tidur untuk rumah sakit yang masih impor. Padahal, produk ini banyak diproduksi di Yogyakarta, Bekasi, dan Tangerang.

Jokowi juga menyinggung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Dia menyebutkan, konsumsi produk dalam negeri dari kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim itu hanya Rp 2 triliun dari total anggaran yang diberikan.

Jokowi mendapati bahwa laptop hingga bangku yang pengadaannya di bawah Kemendikbud Ristek ternyata juga impor.

"Kita sudah bisa bikin semuanya itu. Sudahlah jangan diterus-teruskan," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Jengkel RI Impor CCTV, Seragam Polisi hingga Sepatu Tentara: Jangan Diteruskan!

Lalu, Presiden juga menyinggung adanya direktur utama (dirut) perusahaan pelat merah yang masih banyak menggunakan produk impor.

Dia meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengganti para dirut tersebut.

Terkait dengan Mentan, Jokowi menyoroti impor traktor. Padahal, menurut dia, traktor bukan barang teknologi canggih yang tidak bisa dibuat di Indonesia.

"Jengkel saya. Saya kemarin dari Atambua, saya lihat traktor, alsintan (alat dan mesin pertanian) impor. Ini enggak boleh, Pak Menteri. Enggak boleh," ucap Jokowi.

"Pensil, kertas, saya cek, impor, pulpen, apa ini? Kadang-kadang saya mikir, ini kita ngerti enggak sih? Jangan-jangan kita enggak kerja detail sehingga enggak ngerti barang yang dibeli itu barang impor," tegasnya.

Jokowi merasa heran banyak kementerian yang tak membelanjakan produk-produk buatan negeri untuk kegiatan operasional. Padahal, anggaran sudah tersedia.

Dia pun meminta Jaksa Agung untuk mengawasi hal ini. Ia tidak ingin ada barang-barang impor yang dicap sebagai produk buatan dalam negeri.

"Karena sering di markatplace ada yang namanya agregator, ngecap-ngecapin. Heeeh, jangan pikir kita enggak ngerti," ucap Jokowi kesal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com