Penimbun Minyak Goreng Bisa Dikenakan Pidana, Terancam Penjara 5 Tahun hingga Denda Rp 50 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com – Satuan Tugas Pangan Bareskrim Polri melakukan pengawasan dan penyelidikan terhadap adanya temuan sejumlah kasus penimbunan minyak goreng di beberapa lokasi di Indonesia.

Wakil Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Whisnu Hermawan menyatakan pihak yang terbukti memenuhi unsur penimbunan dapat dikenakan sanksi pidana.

“Kalau memenuhi unsur-unsur penimbunan ya (bisa dikenakan pidana),” kata Whisnu saat dihubungi, Kamis (23/2/2022).

Secara terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Brigjen Ahmad Ramadhan pernah mengatakan bahwa para pelaku usaha yang terbukti menimbun minyak goreng bisa dikenakan ancaman penjara dan denda.

Baca juga: Temuan Ombudsman soal Minyak Goreng: Ada yang Syaratkan Beli Barang Lain, hingga Wajib Member

Hal itu tertuang dalam Pasal 107 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

“Pelaku usaha yang melakukan penimbunan dapat disangkakan Pasal 107 jo Pasal 29 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 11 ayat 2 Perpres 71 tahun 2015,” ujar Ramadhan.

Adapun Pasal 107 menuliskan pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Diberitakan sebelumnya, Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menemukan 1,1 juta kilogram minyak goreng yang ditimbun di sebuah gudang wilayah Deli Serdang. Stok minyak goreng itu ditemukan pada sidak Jumat (18/2/2022) pekan lalu.

Baca juga: Ada Pedagang yang Diduga Sembunyikan Minyak Goreng Operasi Pasar di Purwokerto, Alasannya Begini

Selain itu, Satgas Pangan Bareskrim Polri juga mengungkap adanya dugaan penimbunan minyak goreng di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan dan Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Terkait dugaan penimbunan, Satgas Pangan di sana menemukan sejumlah stok di NTT. Dari temuan ini Satgas Pangan melakukan pendalaman terkait stok, berapa kapasitas produksi, berapa yang dijual dalam satu hari,” Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pangan Bareskrim Polri Irjen Pol Helmy Santika dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Senin (21/2/2022) dikutip dari tayangan YouTube Div Humas Polri.

Helmy menyebut pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait undur pidana dalam dugaan penimbunan minyak goreng itu, apakah melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.