Formappi Sebut Anggota DPR Lebih Galak di Medsos daripada Ruang Sidang

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menilai, anggota DPR lebih berani bersuara di media sosial dibandingkan ruang sidang. 

Padahal, para wakil rakyat itu digaji untuk melakukan fungsi pengawasan serta bersidang melalui forum resmi di Senayan.

"Ancaman serius dalam hal ini misalnya diekspresikan melalui pewacanaan penggunaan hak-hak istimewa DPR seperti interpelasi, angket, dan hak menyatakan pendapat," kata peneliti bidang legislasi Formappi Lucius Karus dalam Catatan Refleksi Akhir Tahun 2021 Formappi, Selasa (28/12/2021).

"Kritikan yang muncul sesekali dari anggota DPR lebih banyak disuarakan melalui media sosial dan media massa ketimbang di ruang rapat, sehingga tak mampu memberikan pengaruh dalam perubahan kebijakan pemerintah," tambahnya.

Baca juga: Formappi: Banyak UU Dibahas Kilat, Perlihatkan DPR Tumpul, Manut Kata Pemerintah

Ia pun mencontohkan soal pembahasan anggaran yang minim diskusi serius serta perdebatan. Padahal, kata dia, sudah menjadi tugas Badang Anggaran (Banggar) DPR untuk memastikan anggaran yang disusun pemerintah berpihak kepada masyarakat.

Namun yang terjadi, kata dia, pembahasan antara DPR dan pemerintah yang terjadi justru terkesan sepi dan tertutup.

"Rekam jejak peran Banggar tak terdengar sama sekali. Padahal seperti Baleg di bidang legislasi, Banggar mestinya menjadi nahkoda di parlemen untuk memastikan keberpihakan anggaran untuk rakyat," ujarnya.

"Semuanya terlihat sudah disiapkan secara matang oleh pemerintah dan DPR tinggal memberikan persetujuan saja," imbuh Lucius.

Lucius mengingatkan bahwa DPR memiliki peran pengawasan yang sangat krusial dalam hal pengawasan anggaran. 

Baca juga: Kritik Baliho Puan di Lokasi Bencana Erupsi Semeru, Formappi: Jangan Pakai Politik Cowboy

Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan laporan hasil audit terhadap kementerian/lembaga ke DPR. Seharusnya, menurut dia, DPR "terganggu" dengan hasil laporan pemeriksaan itu, terutama bila BPK mendapati adanya indikasi penyimpangan dalam laporannya.

"Ketika laporan BPK hanya menjadi tumpukan file yang siap masuk keranjang sampah, maka DPR sesungguhnya tak menganggap penting kerja BPK sekaligus tak menganggap penting praktik bernegara yang bersih dari korupsi," pungkasnya.