Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Vaksin Covid-19 Terbuang, Kemenkes Diminta Selektif Distribusi ke Daerah

Kompas.com - 19/11/2021, 09:52 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Nasdem Nurhadi meminta perhatian Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar lebih selektif dalam mendistribusikan jenis vaksin Covid-19.

Hal tersebut disarankannya agar tidak terjadi vaksin Covid-19 yang terbuang sia-sia karena tak terpakai dan kedaluwarsa di sejumlah daerah.

"Setiap daerah memiliki pandangan dan informasi yang berbeda-beda perihal manfaat atau akibat yang diperoleh masyarakat setelah disuntik vaksin dengan jenis tertentu," kata Nurhadi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/11/2021).

Baca juga: Kemenkes Sebut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa di Polewali Mandar dalam Batas Wajar

Nurhadi menilai, efek yang diterima masyarakat di daerah tertentu setelah menerima vaksin Covid-19 pasti berbeda.

Menurut dia, ada masyarakat yang cocok maupun tidak cocok terhadap satu jenis vaksin tertentu.

Hal ini yang kemudian menyebabkan, ada jenis vaksin yang akhirnya terbuang percuma lantaran tidak terpakai.

"Oleh karenanya, Kemenkes tidak boleh asal kirim vaksin bila daerah menolak jenis vaksin tertentu," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Minta Menkes Perhatikan Masa Kedaluwarsa Vaksin Covid-19 di 3 Provinsi

Nurhadi berpendapat, dengan selektifnya Kemenkes dalam pengiriman vaksin ke daerah, maka mampu mengantisipasi tidak terpakainya vaksin atau bahkan sampai kadaluwarsa.

Di sisi lain, Nurhadi juga mengingatkan terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di sisa dosis pada vial terakhir.

Menurut dia, fasilitas kesehatan (faskes) seharusnya memastikan terlebih dahulu genap jumlah sasaran yang akan divaksinasi.

"Jadi, vaksinnya akan tetap terpakai dan tidak akan terbuang sia-sia," kata dia.

Baca juga: Anggota Komisi IX DPR: Jangan Sampai Ada Daerah yang Kekurangan Vaksin

Sebelumnya diberitakan, ratusan dosis vaksin Covid-19 di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, akan dimusnahkan dengan alat penghancur limbah medis.

Vaksin merek Sinovac, AstraZeneca, dan Moderna itu dibuang karena sudah kedaluwarsa atau rusak setelah lama tidak terpakai.

Kepala Dinas Kesehatan Polewali Mandar Andi Suaib Nawawi mengatakan, sebagian vaksin sudah kedaluwarsa sejak Mei 2021, sebagian lagi merupakan sisa dari kegiatan vaksinasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com