Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Klaim Pemerintah Tak Pernah Menghindar dari Persoalan HAM

Kompas.com - 19/11/2021, 09:39 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim bahwa pemerintah tak pernah menghindar dari persoalan hak asasi manusia (HAM).

Hal itu ia sampaikan merespons penolakan massa Aksi Kamisan di Semarang, Jawa Tengah, atas kehadiran dirinya, Kamis (18/11/2021).

"Saya ingin juga menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak menghindar dari persoalan HAM, tidak menutup mata dan telinga, tapi tetap memberi kepedulian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu," kata Moeldoko melalui keterangan yang ia sampaikan dalam video, Jumat (19/11/2021).

Baca juga: Ditolak Massa Aksi Kamisan Semarang, Moeldoko: Itu Biasa

Moeldoko mengatakan, aksi massa terjadi ketika dirinya menyampaikan pidato kunci atau keynote speech dalam acara Festival HAM di Semarang. Massa menyuarakan persoalan HAM masa lalu.

Mengetahui hal itu, Moeldoko semula bermaksud bicara dengan peserta aksi, namun justru mendapat penolakan.

"Saya datang ke sana untuk melihat berbagai spanduknya, terus saya mencoba untuk berbicara dengan mereka, tapi berbagai suara dari mereka tidak menginginkan atas apa yang saya sampaikan," ucapnya.

Penolakan itu dinilai Moeldoko sebagai peristiwa biasa. Ia pun mengaku menghormati dan menghargai aspirasi yang disampaikan peserta aksi.

Usai mendapat penolakan, Moeldoko dan rombongan pun meninggalkan tempat Aksi Kamisan.

Baca juga: Moeldoko Ditolak Peserta Aksi Kamisan di Semarang: Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM


Meski demikian, Moeldoko mengklaim bahwa pemerintah selalu peduli dan berupaya menyelesaikan berbagai persoalan HAM di Tanah Air.

Dalam acara Festival HAM Moeldoko menyampaikan perlunya pemerintah daerah untuk berinovasi dalam menjaga dan memajukan persoalan HAM. Utamanya yang berkaitan dengan hak-hak sipil, ekonomi, dan sosial budaya.

"Kita tidak hanya memikirkan persoalan masa lalu, tapi bagaimana kita menata persoalan-persoalan HAM masa depan yang semakin baik, beriringan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari sisi kebijakan maupun implementasinya," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, peserta Aksi Kamisan di Taman Signature, Semarang, Jawa Tengah, menolak kedatangan Moeldoko usai menghadiri acara Festival HAM 2021.

Baca juga: Usai Hadiri Festival HAM di Semarang, Moeldoko Ditolak Massa Aksi Kamisan

Koordinator lapangan (Korlap) Aksi Kamisan di Semarang Azis Rahmad menjelaskan, para aktivis menganggap kasus pelanggaran HAM di Indonesia masih belum tuntas.

"Kami tidak memberi ruang dia berbicara, karena dia berbicara tanpa ada realisasi, tanpa negara mau mengakomodir menuntaskan pelanggaran HAM sama saja hanya bualan belaka," ujar Azis kepada wartawan, Kamis (18/11/2021).

Dalam kesempatan itu, para aktivis mendesak pemerintah menghentikan perampasan ruang hidup warga dan kerusakan lingkungan.

Para aktivis juga meminta pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat dan golongan tertindas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com