Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Tetap Hati-hati Putuskan Kebijakan, Covid-19 Sulit Diprediksi

Kompas.com - 26/08/2021, 14:36 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, setiap kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19 harus diputuskan secara hati-hati. Sebab, perkembangan penularan Covid-19 sulit diprediksi.

"Tetap harus waspada dan penuh kehati-hatian dalam memutuskan setiap policy yang ada. Karena barang ini sulit diduga, barang ini sulit diprediksi dan penuh dengan ketidakpastian yang namanya Covid-19. Apalagi yang namanya (virus corona) varian delta," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan secara virtual pada Sarasehan 100 Ekonom yang ditayangkan YouTube INDEF, Kamis (26/8/2021).

Presiden menuturkan, saat ini semua hal yang berkaitan dengan Covid-19 berimbas kepada kondisi ekonomi. Sehingga dirinya berharap penanganan pandemi yang baik dapat membantu mendorong pemulihan ekononomi.

Sebagaimana, menurut Kepala Negara, kondisi perekonomian Indonesia pada kuartal kedua tahun ini. Menurut Jokowi, saat itu kondisi penularan Covid-19 di Tanah Air mengalami penurunan setelah naik usai libur akhir tahun, dan pada saat yang sama kondisi perekonomian mengalami perbaikan.

Baca juga: Stafsus Presiden: Penyandang Disabilitas Harus Mendapat Prioritas untuk Divaksin Covid-19

"Kita tahu kemarin kuartal kedua, kita berada di angka 7,07 persen (pertumbuhan ekonomi). Dan inflasi berada di angka 1,5 persen. Yang kita harapkan ini juga bisa berlanjut di kuartal yang ketiga," tutur Jokowi.

Namun, Presiden juga mengakui ada potensi pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga tahun ini akan lebih rendah dibandingkan kuartal kedua.

Hal ini dipengaruhi lonjakan kasus Covid-19 akibat varian delta yang menyebabkan aktivitas dan mobilitas masyarakat harus dibatasi.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga mengungkapkan, perkembangan kasus harian Covid-19 di Indonesia sudah membaik.

Hal ini menurutnya jika dibandingkan dengan puncak kasus positif harian yang pernah mencapai 56.000 pada Juli 2021.

Baca juga: Jokowi: Tetap Jaga Gas dan Rem, Angka Covid-19 Bisa Dikurangi dan Ekonomi Kembali Pulih

"Alhamdulillah perkembangan kasus harian (Covid-19) di negara kita membaik. Kita ingat, kita di awal Februari kasus harian itu di angka 12.800-an per hari. Kemudian Februari ke Maret, April, Mei, Juni bahkan di 14 Mei itu turun di 2.633," ujarnya.

Tetapi karena adanya varian delta virus corona, angka positif melompat naik.

Jokowi mengungkapkan, pada 5 Juli 2021 angka positif harian mencapai 56.000 kasus.

Saat itu, lanjut dia, tim epidemiolog menyampaikan bahwa jika kenaikaan tidak diwaspaai dan penanganan tidak dilakukan secara cermat kondisi kasus positif harian bisa mencapai 80.000 kasus.

"Kemudian menjadi 160.000 kasus. Kalau itu tak bisa kita hentikan akan naik sampai di atas 400.000. Tapi alhamdulillah setelah berada di titik 50.000 terjadi penurunan," ungkap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com