Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Kompas.com - 14/04/2021, 19:22 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB, Jazilul Fawaid berpendapat, kemungkinan minimal tiga menteri Kabinet Indonesia Maju yang bakal terkena reshuffle. Namun, Jazilul menegaskan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden.

"Pandangan saya, minimal akan ada tiga menteri yang direshuflle atau dimutasi," ujar Jazilul kepada wartawan, Rabu (14/4/2021).

Meskipun demikian, Jazilul enggan menyebut nama menteri yang bakal direshuffle.

Baca juga: Di Tengah Isu Reshuffle, Presiden KSPSI Datangi Istana Kepresidenan Bahas THR Pekerja

Ia meminta masyarakat sabar menunggu keputusan resmi dari Presiden Jokowi.

"Saya tidak ingin mendahului, sabar saja nunggu dari presiden," ujarnya.

Reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali mencuat setelah pemerintah berencana menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu, pemerintah juga mengubah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi.

Tak lama setelah wacana tersebut bergulir, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut, Presiden Joko Widodo segera melantik dua menteri baru di Kabinet Indonesia Maju.

Keduanya yakni Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Dikbud/Ristek) dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

"Presiden Insya Allah akan melantik menteri baru, Menteri Dikbud/Ristek, Menteri Investasi/Kepala BKPM," kata Ngabalin melalui akun Twitter pribadinya, @AliNgabalinNew, Rabu (14/4/2021). Cuitan tersebut telah diizinkan Ngabalin untuk dikutip Kompas.com.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut melalui sambungan telepon, Ngabalin menyebut bahwa pelantikan menteri baru kemungkinan akan dilakukan pada pekan ini.

Namun, mengenai detail waktunya, ia belum dapat memastikan.

"Saya berkeyakinan kuat kalau pekan ini Bapak Presiden melakukan itu. Tapi kalau pun tidak, mungkin minggu depan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com