Kompas.com - 14/04/2021, 18:49 WIB
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di kantor ICW, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPeneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di kantor ICW, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut, sudah tidak mempercayai komitmen pemerintah dalam upaya pemeberantasan korupsi

Sebabnya, menurut Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, pemerintah tidak segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang bisa digunakan sebagai salah satu upaya upaya pemberantasan korupsi.

“Sejak awal ICW sudah tidak menaruh kepercayaan lagi pada pemerintah akan komitmennya terhadap isu pemberantasan korupsi. Ada banyak suplemen pemberantasan korupsi yang tidak ditindaklanjuti melalui proses legislasi, salah satunya RUU Perampasan Aset,” kata Kurnia dihubungi Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: Gagalnya Pengesahan RUU Perampasan Aset, Tunggakan Legislasi Sejak 2012

Menurut Kurnia, RUU Perampasan Aset dapat menjadi peringatan pada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi

Kurnia menjelaskan, jika disahkan, RUU tersebut memungkinkan aset yang didapatkan masyarakat dari hasil kejahatan dapat dirampas oleh negara.

“Padahal RUU itu memberikan sinyal kuat kepada masyarakat agar menjauhi praktik korupsi. Sebab, nantinya aset yang dihasilkan dari kejahatan itu dapat dirampas oleh negara, tanpa melalui mekanisme pemidanaan pelaku,” ungkapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebagai informasi wacana pengesahan RUU Peramapasan Aset Tindak Pidana sempat muncul pada periode DPR tahun 2014-2019.

Baca juga: Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Sementara menurut ICW, desakan untuk segera melakukan pengesahan terhadap RUU tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2012.

Namun RUU yang dianggap dapat menjadi salah satu hukum yang menjerakan para koruptor itu tak kunjung disahkan hingga saat ini.

Diketahui pada rapat paripurna 23 Maret 2021, DPR telah menyetujui 33 RUU masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Adapun RUU Perampasan Aset tidak menjadi salah satu dari 33 RUU yang disahkan dalam rapat paripurna itu.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Nasional
Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Nasional
Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Nasional
Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Nasional
Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Nasional
Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Nasional
Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Nasional
Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Batasi Kedatangan ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Batasi Kedatangan ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Nasional
Menkes Sebut PeduliLindungi Sudah Diakses Lebih dari 50 Juta Kali dalam Sehari

Menkes Sebut PeduliLindungi Sudah Diakses Lebih dari 50 Juta Kali dalam Sehari

Nasional
Angka Kesembuhan Covid-19 di Luar Jawa Bali Dekati Rata-rata Nasional, Kematian Lebih Rendah

Angka Kesembuhan Covid-19 di Luar Jawa Bali Dekati Rata-rata Nasional, Kematian Lebih Rendah

Nasional
Mertua SBY, Ibu Ageng, Dimakamkan di Purworejo Selasa Besok

Mertua SBY, Ibu Ageng, Dimakamkan di Purworejo Selasa Besok

Nasional
Cegah Gelombang Baru Covid-19, Luhut: Kasus Positif Disarankan Sekitar 2.700-3.000 Per Hari

Cegah Gelombang Baru Covid-19, Luhut: Kasus Positif Disarankan Sekitar 2.700-3.000 Per Hari

Nasional
Luhut Sebut Jumlah Tracing Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

Luhut Sebut Jumlah Tracing Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

Nasional
Mertua SBY Wafat, AHY: Ibu Ageng Sosok Ibu dan Eyang Panutan

Mertua SBY Wafat, AHY: Ibu Ageng Sosok Ibu dan Eyang Panutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.