Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Bisa Jadi Reshuffle untuk Tarik PAN ke Koalisi

Kompas.com - 14/04/2021, 14:14 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai, ada kemungkinan Partai Amanat Nasional (PAN) masuk dalam kabinet Indonesia Maju melalui reshuffle kedua.

Menurut dia, ini terlihat dari sikap Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan yang selalu mendukung Presiden Joko Widodo.

"Bisa jadi reshuffle ini untuk menarik PAN masuk dalam koalisi. Sebab sejak awal Zuhas memang lebih pro ke Jokowi, yang beda dari PAN hanya Amien Rais tetapi dia sekarang sudah keluar," kata Adi pada Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: Dukung Jam Operasional Restoran Diperpanjang, F-PAN: Menggerakkan Ekonomi Jakarta

Menurut pengamatan Adi, PAN selama ini hanya menunggu momentum yang tepat untuk bergabung dengan partai koalisi pemerintah.

Sebab, sejak reshuffle pertama Kabinet Indonesia Maju, kata Adi, santer terdengar PAN akan merapatkan diri pada pemerintah.

Ia juga menilai, PAN dalam posisi menunggu dan siap kapan saja jika dibutuhkan oleh Jokowi.

"Yang berbeda dari PAN, jika ia bergabung dengan koalisi, sifatnya selalu menunggu apa yang dibutuhkan oleh Presiden," ucap Adi.

Terkait reshuffle kedua yang kemungkinan akan dilakukan pekan ini, Adi memprediksi bahwa perombakkan kabinet tidak akan menyentuh banyak kementerian.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Dinilai Tidak Akan Melibatkan Banyak Kementerian

Adi menduga bahwa reshuffle hanya akan melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang dilebur dengan Kementerian Riset dan Teknologi, serta Kementerian Investasi.

"Kemungkinan hanya melibatkan dua kementerian ini, siapa yang akan ditunjuk membidangi pendidikan dan riset, dan siapa yang akan menjadi Menteri Investasi," papar dia. 

Saat ini, posisi Nadiem Makarim sebagai Mendikbud juga dapat digantikan, baik oleh Menristek Bambang Brodjonegoro atau tokoh lain.

"Penggabungan dua kementerian ini bisa dipimpin Nadiem, Bambang Brodjonegoro, atau tokoh baru. Karena ini nanti jadi kementerian yang baru juga, yaitu Kemendikbudristek," ucap dia.

Adapun DPR menyetujui pembentukan Kementerian Riset dan peleburan Kemendikbud dengan Kemenristek dalam Rapat Paripurna, Jumat (9/4/2021) pekan lalu.

Baca juga: Ngabalin Sebut Reshuffle Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Pembentukan dua kementerian itu sesuai hasil Badan Musyawarah yang membahas surat dari Presiden Jokowi mengenai pertimbangan pengubahan kementerian.

Persetujuan DPR sesuai dengan ketentuan UU Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara yang mengatur bahwa pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com