Di Tengah Isu Reshuffle, Presiden KSPSI Datangi Istana Kepresidenan Bahas THR Pekerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/4/2021).

Ia menyambangi Istana di tengah isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju yang belakangan makin menguat.

Namun, Andi mengaku kedatangannya hanya untuk membahas ihwal pekerja Indonesia.

"Tentu membahas kepedulian pekerja di Indonesia, juga membahas soal THR menjadi polemik sekarang," kata Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu.

Baca juga: Mardani: Reshuffle Jangan Hanya Jadi Politik Dagang Sapi

Dalam kunjungannya, Andi mengaku bertemu dengan sejumlah menteri Jokowi. Namun, ia tak menyebutkan detail menteri yang ia temui.

Andi juga enggan berkomentar apakah dirinya bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo atau tidak.

"Dengan pemerintah, dengan beberapa menteri. Dan juga kita menyampaikan bahwa harapan kita, pemerintah pada saat ini, dan kita juga sampaikan soal omnibus law," ujar dia. 

Andi pun tak menjawab tegas saat ditanya apakah dalam pertemuan tersebut dia mendapat tawaran posisi menteri atau tidak. 

Ia justru mengungkap bahwa pada awal penyusunan kabinet Jokowi, dia pernah diminta bergabung. Namun, tawaran tersebut ditolaknya.

"Pada waktu penyusunan kabinet awal saya memang diminta masuk kabinet," ucap Andi.

Baca juga: Soal Reshuffle, Arsul Sani: Bung Ngabalin Jangan Malah Mendramatisasi

Kala itu, Andi menyampaikan ke Presiden bahwa dia lebih baik senang menjadi presiden buruh dan Komisaris BUMN PT Pembangunan Perumahan Tbk (Persero).

Seandainya Presiden kembali meminta untuk bergabung ke kabinet, Andi mengaku sikapnya tetap sama, yakni ia merasa lebih nyaman berada di luar pemerintahan.

"Saya tidak berubah, konsisten. Saya sudah menetapkan hati untuk tetap berada di luar kabinet. Saya merasa lebih nyaman dan bisa menyampaikan apa pun kepada Presiden," kata dia. 

Sebelumnya, isu reshuffle kabinet menguat setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pembentukan Kementerian Investasi serta peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kementerian Dikbud/Ristek.

Persetujuan itu ditetapkan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Baca juga: Pengamat: Bisa Jadi Reshuffle untuk Tarik PAN ke Koalisi

Pembentukan dua kementerian baru itu sesuai dengan hasil keputusan Badan Musyawarah DPR yang membahas surat dari Presiden Jokowi mengenai pertimbangan pengubahan kementerian.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut bahwa reshuffle akan dilakukan pada pekan ini.

"Pokoknya pekan ini. Mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang, pekan-pekan ini," kata Ngabalin saat dihubungi, Selasa (13/4/2021).