Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Lembaga Pendidikan Agama Cari Solusi Efektif Pembelajaran Jarak Jauh

Kompas.com - 24/06/2020, 16:37 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan keagamaan, termasuk yang berbasis asrama harus terus mencari solusi untuk pembelajaran jarak jauh yang lebih efektif

Menurut Ma'ruf, hal tersebut harus dilakukan apabila pembelajaran tatap muka belum bisa dilaksanakan.

Saat ini, kata Wapres, pembelajaran tatap muka hanya bisa dilakukan sekolah atau lembaga pendidikan keagamaan yang berada di daerah yang dinyatakan sebagai zona hijau Covid-19.

Itu pun, harus ada penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat agar aman Covid-19.

Baca juga: Wapres: Perkembangan Ekonomi Syariah Cukup Pesat, tetapi Masih Jauh

"Lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan keagamaan, termasuk yang berbasis asrama, perlu terus mencari solusi untuk pembelajaran bagi para santri yang lebih efektif bila pembelajaran tatap muka belum dilakukan waktu dekat," ujar Ma'ruf saat memberikan sambutan di acara seminar nasional yang digelar Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKTD) secara daring, Rabu (24/6/2020).

Dalam mencari solusi tersebut, kata Ma'ruf, pengelola lembaga pendidikan, para pendidik, peserta didik beserta orangtuanya harus turut berperan aktif.

Hal tersebut agar pendidikan para peserta didik itu tersendiri tidak terbengkalai meskipun pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Apalagi faktanya, kata dia, belajar dari rumah yang dilaksanakan sejak pandemi Covid-19 muncul di Indonesia menimbulkan persoalan ketidaksetaraan.

"Banyak rumah tangga yang tidak dapat memiliki akses terhadap internet. Menurut SUSENAS-BPS tahun 2018, ada sekitar 61 persen anak tidak memiliki akses internet di rumahnya," ujar Ma'ruf.

Selain itu pembelajaran yang dipindahkan dari sekolah, madrasah, atau pesantren ke rumah, mengakibatkan orangtua harus menjadi guru dan kiai.

Baca juga: Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah RI Besar, Wapres Minta Perlindungan Hak

Hal itu pula yang menyebabkan orangtua mau tidak mau harus belajar untuk mendampingi anak-anaknya sekaligus tetap melakukan pengasuhan anak.

Mereka juga harus banyak bertanya pada guru dan pihak sekolah agar anak tidak kehilangan hak memperoleh pendidikan memadai.

"Oleh karena itu, kita harus mengajak pengelola pesantren, guru, orangtua, santri dan calon santri, para pakar pendidikan dan perlindungan anak agar memperoleh solusi terbaik untuk pendidikan anak," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com