Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah RI Besar, Wapres Minta Perlindungan Hak

Kompas.com - 24/06/2020, 15:56 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat membuka rakornas KPAI secara daring, Kamis (11/6/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat membuka rakornas KPAI secara daring, Kamis (11/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, banyaknya jumlah madrasah diniyah takmiliyah di Indonesia yang sangat besar harus menjadi perhatian untuk dijamin dan dilindungi haknya.

Tak hanya dari jumlah lembaganya, tetapi jumlah tenaga pendidikan dan santrinya pun sangat besar.

"Ini perlu menjadi perhatian kita semua dalam menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal," ujar Ma'ruf saat memberikan sambutan di acara seminar nasional yang digelar Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKTD) secara daring, Rabu (24/6/2020).

Baca juga: Wapres: Perkembangan Ekonomi Syariah Cukup Pesat, tetapi Masih Jauh

Ma'ruf mengatakan, di Indonesia terdapat sebanyak 86.390 lembaga madrasah diniyah takmiliyah dengan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 451.823 orang.

Ditambah lagi jumlah santri yang lebih besar dari itu, yakni sebanyak 6.369.382 orang.

Selain harus diperhatikan jaminan dan perlindungan hak-haknya, kata dia, madrasah diniyah takmiliyah juga harus berupaya mematuhi protokol kesehatan di masa tatanan kenormalan baru.

Terutama bagi yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka di daerah-daerah zona hijau.

Hal tersebut bertujuan agar kalangan di pendidikan agama Islam tersebut baik pengelola, pendidik, maupun santrinya terhindar dari penularan Covid-19.

Baca juga: Dapat Gelar Doktor Honoris Causa, Wapres Bicara Perjalanan Ekonomi Syariah RI

Lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan keagamaan, termasuk yang berbasis asrama pun, kata dia, perlu terus mencari solusi untuk pembelajaran lebih efektif jika pembelajaran tatap muka belum dilakukan.

"Kita harus mengajak pengelola pesantren, guru, orangtua, santri dan calon santri, para pakar pendidikan dan perlindungan anak agar memperoleh solusi terbaik untuk pendidikan anak," kata Ma'ruf Amin.

Sebab, menurut Ma'ruf, terdapat perbedaan karakter antara belajar tatap muka dengan belajar jarak jauh yang dilakukan selama pandemi Covid-19.

Baca juga: Menag: Madrasah dan PT Keagamaan Mengacu pada SKB 4 Menteri soal Panduan Pembelajaran



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Swab Antigen Bisa Gantikan Rapid Test Antibodi

Satgas Covid-19: Swab Antigen Bisa Gantikan Rapid Test Antibodi

Nasional
Pegawai Ditahan KPK karena Kasus Proyek Jembatan, WIKA Hormati Proses Hukum

Pegawai Ditahan KPK karena Kasus Proyek Jembatan, WIKA Hormati Proses Hukum

Nasional
Tersangka Pencabulan Remaja Jadi Plt Bupati Buton Utara, Ini Kata Komnas Perempuan

Tersangka Pencabulan Remaja Jadi Plt Bupati Buton Utara, Ini Kata Komnas Perempuan

Nasional
Pesan Febri Diansyah untuk KPK: Bangun Komunikasi Dua Arah

Pesan Febri Diansyah untuk KPK: Bangun Komunikasi Dua Arah

Nasional
Pamit dari KPK, Febri Diansyah Harap Semangat Pegawai Tak Runtuh

Pamit dari KPK, Febri Diansyah Harap Semangat Pegawai Tak Runtuh

Nasional
Kasus Covid-19 Naik 16,4 Persen Dalam Sepekan, Ini Rinciannya...

Kasus Covid-19 Naik 16,4 Persen Dalam Sepekan, Ini Rinciannya...

Nasional
Satgas Covid-19 Kecewa Masih Ada Kampanye Pilkada Timbulkan Kerumunan

Satgas Covid-19 Kecewa Masih Ada Kampanye Pilkada Timbulkan Kerumunan

Nasional
Instagram Pariwisata Vanuatu Diwarnai Komentar Rasisme, Ini Tanggapan Kemenlu

Instagram Pariwisata Vanuatu Diwarnai Komentar Rasisme, Ini Tanggapan Kemenlu

Nasional
Febri Diansyah: Independensi KPK Tidak Cukup dengan Satu Kalimat

Febri Diansyah: Independensi KPK Tidak Cukup dengan Satu Kalimat

Nasional
Gubernur Lemhanas: Isu Komunisme Sengaja Dimunculkan untuk Kepentingan Politik

Gubernur Lemhanas: Isu Komunisme Sengaja Dimunculkan untuk Kepentingan Politik

Nasional
Kontras Pertimbangkan Gugat Keppres Terkait Eks Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

Kontras Pertimbangkan Gugat Keppres Terkait Eks Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

Nasional
Komnas Perempuan Catat 115 Kasus Kekerasan Seksual Libatkan Pejabat Publik Selama 2018-2019

Komnas Perempuan Catat 115 Kasus Kekerasan Seksual Libatkan Pejabat Publik Selama 2018-2019

Nasional
Hasil Tes 'Swab' Seluruh Pimpinan dan Pegawai DKPP Negatif Covid-19

Hasil Tes "Swab" Seluruh Pimpinan dan Pegawai DKPP Negatif Covid-19

Nasional
Mundur dari KPK, Febri Diansyah Ungkap Pergulatan Batin Selama Setahun

Mundur dari KPK, Febri Diansyah Ungkap Pergulatan Batin Selama Setahun

Nasional
ICW Sarankan Presiden Evaluasi Kinerja Penegak Hukum Terkait Penanganan Kasus Korupsi

ICW Sarankan Presiden Evaluasi Kinerja Penegak Hukum Terkait Penanganan Kasus Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X