Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah RI Besar, Wapres Minta Perlindungan Hak

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, banyaknya jumlah madrasah diniyah takmiliyah di Indonesia yang sangat besar harus menjadi perhatian untuk dijamin dan dilindungi haknya.

Tak hanya dari jumlah lembaganya, tetapi jumlah tenaga pendidikan dan santrinya pun sangat besar.

"Ini perlu menjadi perhatian kita semua dalam menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal," ujar Ma'ruf saat memberikan sambutan di acara seminar nasional yang digelar Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKTD) secara daring, Rabu (24/6/2020).

Baca juga: Wapres: Perkembangan Ekonomi Syariah Cukup Pesat, tetapi Masih Jauh

Ma'ruf mengatakan, di Indonesia terdapat sebanyak 86.390 lembaga madrasah diniyah takmiliyah dengan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 451.823 orang.

Ditambah lagi jumlah santri yang lebih besar dari itu, yakni sebanyak 6.369.382 orang.

Selain harus diperhatikan jaminan dan perlindungan hak-haknya, kata dia, madrasah diniyah takmiliyah juga harus berupaya mematuhi protokol kesehatan di masa tatanan kenormalan baru.

Terutama bagi yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka di daerah-daerah zona hijau.

Hal tersebut bertujuan agar kalangan di pendidikan agama Islam tersebut baik pengelola, pendidik, maupun santrinya terhindar dari penularan Covid-19.

Baca juga: Dapat Gelar Doktor Honoris Causa, Wapres Bicara Perjalanan Ekonomi Syariah RI

Lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan keagamaan, termasuk yang berbasis asrama pun, kata dia, perlu terus mencari solusi untuk pembelajaran lebih efektif jika pembelajaran tatap muka belum dilakukan.

"Kita harus mengajak pengelola pesantren, guru, orangtua, santri dan calon santri, para pakar pendidikan dan perlindungan anak agar memperoleh solusi terbaik untuk pendidikan anak," kata Ma'ruf Amin.

Sebab, menurut Ma'ruf, terdapat perbedaan karakter antara belajar tatap muka dengan belajar jarak jauh yang dilakukan selama pandemi Covid-19.

Baca juga: Menag: Madrasah dan PT Keagamaan Mengacu pada SKB 4 Menteri soal Panduan Pembelajaran