Wapres: Perkembangan Ekonomi Syariah Cukup Pesat, tetapi Masih Jauh

Kompas.com - 23/06/2020, 14:36 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat memberikan pidato secara daring di Dies Natalis ke-66 Universitas Muslim Indonesia (UMi) Makassar, Selasa (23/6/2020). Maruf juga menerima gelar Doctor Honoris Causa Bidang Ilmu Manajemen Keminatan Syariah. Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat memberikan pidato secara daring di Dies Natalis ke-66 Universitas Muslim Indonesia (UMi) Makassar, Selasa (23/6/2020). Maruf juga menerima gelar Doctor Honoris Causa Bidang Ilmu Manajemen Keminatan Syariah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air masih jauh dari harapan. 

Padahal, kata dia, sistem ekonomi syariah dapat memberdayakan masyarakat karena tidak menganut "biaya dana" dan tak boleh memberikan beban kepada nasabah.

"Sekalipun perkembangan ekonomi dan keuangan syariah cukup pesat, tetapi sesungguhnya masih jauh dari potensinya," ujar Ma'ruf saat pidato untuk menerima gelar doktor honoris causa dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar untuk bidang ilmu manajemen keminatan syariah, Selasa (23/6/2020).

Baca juga: Wapres Maruf Amin Akui Realisasi Sistem Ekonomi Syariah Tidak Mudah

Sistem yang digunakan dalam ekonomi syariah, kata dia, berdasarkan bagi hasil atau jual-beli sehingga tidak memberi beban nasabah.

Apalagi, kata dia, ajaran agama telah menggariskan bahwa ekonomi syariah harus memberikan kelonggaran bagi pihak-pihak yang kesulitan.

"Bagi mereka yang mengalami kesulitan maka dianjurkan untuk memberikan kelonggaran melalui rescheduling atau restrukturisasi," kata dia.

Oleh karena itu, salah satu faktor penting yang diperlukan untuk mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah aspek manajemen, terutama dalam mengelola kegiatan usaha syariah yang dijalankan tersebut.

Ia mengatakan, aspek manajemen sangat penting karena letak perbedaan dari sebuah entitas usaha yang berhasil dan tidak ditentukan oleh kemampuan manajemennya, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pemantauan kegiatan usaha.

"Jika ingin berkembang dan mampu bersaing, kegiatan usaha syariah harus mampu menerapkan prinsip manajemen modern yang berorientasi pada market, customer satisfaction, serta pemanfaatan teknologi informasi," kata dia.

Baca juga: Wapres Sebut Sistem Ekonomi Syariah Layak Jadi Alternatif, Gantikan Sistem Kapitalis

Oleh karena itu, menurut dia, kegiatan usaha syariah harus lebih mampu menerapkan prinsip manajemen modern dan prinsip tata kelola usaha yang baik.

Sebab, kegiatan usaha syariah selain harus menguntungkan juga harus mampu memenuhi ketentuan syariah yang lebih ketat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

Nasional
Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Nasional
Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Nasional
Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Nasional
Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nasional
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Nasional
Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Nasional
Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

Nasional
KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

Nasional
Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X