Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dapat Gelar Doktor Honoris Causa, Wapres Bicara Perjalanan Ekonomi Syariah RI

Kompas.com - 23/06/2020, 12:11 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia bisa berjalan berkat perjuangan dan perencanaan yang panjang.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf Amin saat menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar untuk bidang ilmu manajemen keminatan syariah, Selasa (23/6/2020).

"Ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia saat ini merupakan hasil perjuangan panjang melalui pengorganisasian yang cermat dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terus menerus dari para pemangku kebijakan dan pelaku ekonomi syariah," ujar Ma'ruf Amin.

Baca juga: Wapres: Ekonomi Syariah dan Konvensional Jangan Dibenturkan

Ma'ruf Amin menceritakan bagaimana ia ikut berperan serta dalam mengembangkan ekonomi syariah di Tanah Air.

Ia mengatakan, pengembangan ekonomi syariah di Indonesia berawal dari keinginan para ulama untuk melindungi umat agar bermuamalah sesuai dengan syariah.

Terutama dalam berbagai transaksi keekonomian seperti perbankan dengan menghindari sistem bunga.

Sistem tersebut oleh ulama disebut sebagai riba yang diharamkan.

"Oleh karena itu pada tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan lokakarya tentang bunga bank yang kemudian mendorong lahirnya Bank Mualamat sebagai bank syariah pertama pada tahun 1991," tutur Ma'ruf Amin.

Baca juga: Maruf Amin Sebut Perguruan Tinggi Berperan Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah

Ma'ruf mengatakan, keberadaan Bank Muamalat pun lahir sebelum undang-undang (UU) perbankan lahir.

UU tersebut mengatur tentang bank dengan sistem bagi hasil pada tahun 1992.

"Momen itu sangat bersejarah bagi umat Islam di Indonesia yang sudah sekian lama mempunyai cita-cita berdirinya lembaga keuangan syariah," kata dia.

Keberadaan ekonomi syariah di Indonesia pada masa awal, kata dia, masih belum mendapat perhatian optimal karena belum ada landasan perundang-undangan yang kuat.

Baca juga: Maruf Amin Sebut Perguruan Tinggi Berperan Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Absen di Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen di Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com