Tito Karnavian Sebut Jangan Pilih Petahana Tak Efektif Atasi Covid-19, Kemendagri Beri Klarifikasi

Kompas.com - 24/06/2020, 16:09 WIB
Kapuspen Kemendagri Bahtiar di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Kapuspen Kemendagri Bahtiar di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) mengklarifikasi pernyataan Mendagri Tito Karnavian tentang tidak memilih kembali kepala daerah petahana yang tidak efektif menangani persoalan Covid-19 di daerahnya.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar, Mendagri tidak pernah mengarahkan dan mengintervensi masyarakat terkait pilihannya.

"Pak Mendagri tidak bermaksud mengarahkan pilihan masyarakat untuk memilih petahana atau bukan petahana," ujar Bahtiar, sebagaimana dikutip dari keterangan pers Kemendagri, Rabu (24/6/2020).

"Yang beliau maksudkan adalah siapa pun bakal calon kepala daerah, saat ini memiliki peluang yang sama dalam proses pelaksanaan Pilkada 2020 ditengah pandemi ini," tuturnya.

Baca juga: Mendagri Minta Kekhususan Pilkada Saat Pandemi Jadi Pertimbangan Bawaslu Saat Bersikap

Dia mengungkapkan, sebagai musuh bersama, Covid-19 perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diperangi seluruh stakeholder, baik pusat maupun daerah.

Oleh karenanya, kata Bahtiar, Mendagri berharap hal tersebut dapat menjadi isu sentral dalam petarungan ide gagasan dalam pemilihan kepala daerah di 270 daerah.

"Adu ide dan inovasi melawan Covid-19 dan dampaknya misalnya, bisa menjadi materi debat pasangan calon kepala daerah," ungkapnya.

"Yang Pak Mendagri maksudkan adalah bahwa fokus petarungan kompetisi Pilkada 2020 adalah kompetisi visi, program, ide, gagasan, dan tawaran inovasi mengenai bagaimana membangun kenormalan baru yang produktif dan aman dari Covid-19," kata Bahtiar.

Baca juga: Mendagri Sebut Pilkada di Tengah Pandemi Bantu Stimulasi Ekonomi

Termasuk juga nantinya ada adu gagasan dan inovasi dalam mengatasi dampak Covid-19 baik secara sosial, ekonomi, pelayanan publik, dan lain sebagainya.

Bahtiar mengingatkan, pandemi Covid-19 ini adalah pengalaman pertama terjadi dalam sejarah pemerintahan dunia termasuk pemerintahan lokal dimana pun.

Karena itu, situasi ini adalah ujian bagi semua pemimpin baik pemimpin formal maupun pemimpin non formal.

"Maka peluang yang dapat diperoleh dalam pilkada di tengah pandemi adalah kita ingin memperoleh pemimpin daerah yang mampu memimpin rakyat di 270 daerah dan untuk memimpin masyarakat bangkit melawan Covid-19, optimis, tetap produktif di berbagai sektor, tapi aman," ucap Bahtiar.

Baca juga: Bawaslu Sebut Calon Kepala Daerah Petahana Lebih Berpotensi Lakukan Penyalahgunaan Wewenang

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Gatot Nurmantyo Diajak Gulingkan AHY dari Ketua Umum Demokrat

Cerita Gatot Nurmantyo Diajak Gulingkan AHY dari Ketua Umum Demokrat

Nasional
Update: Tambah 7, Total WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri Jadi 3.715

Update: Tambah 7, Total WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri Jadi 3.715

Nasional
Mahfud: Pemerintah Masih Akui AHY Ketua Umum Demokrat

Mahfud: Pemerintah Masih Akui AHY Ketua Umum Demokrat

Nasional
1.373.836 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Tingginya Jumlah Anak Putus Sekolah

1.373.836 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Tingginya Jumlah Anak Putus Sekolah

Nasional
Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Pihak Eksternal

Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Pihak Eksternal

Nasional
Demokrat Anggap Meoldoko Lakukan 'Abuse of Power'

Demokrat Anggap Meoldoko Lakukan "Abuse of Power"

Nasional
Demokrat Sebut Kubu Kontra-AHY Tekan DPD dan DPC untuk Dukung KLB

Demokrat Sebut Kubu Kontra-AHY Tekan DPD dan DPC untuk Dukung KLB

Nasional
UPDATE 6 Maret: Sebaran 5.767 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 6 Maret: Sebaran 5.767 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Herzaky: Pemerintah Wajib Melindungi Partai Demokrat yang Sah

Herzaky: Pemerintah Wajib Melindungi Partai Demokrat yang Sah

Nasional
Waketum Golkar: Aspirasi Kader Ingin Airlangga Jadi Capres 2024

Waketum Golkar: Aspirasi Kader Ingin Airlangga Jadi Capres 2024

Nasional
Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Nasional
Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Nasional
Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Nasional
UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X