Tito Karnavian Sebut Jangan Pilih Petahana Tak Efektif Atasi Covid-19, Kemendagri Beri Klarifikasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklarifikasi pernyataan Mendagri Tito Karnavian tentang tidak memilih kembali kepala daerah petahana yang tidak efektif menangani persoalan Covid-19 di daerahnya.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar, Mendagri tidak pernah mengarahkan dan mengintervensi masyarakat terkait pilihannya.

"Pak Mendagri tidak bermaksud mengarahkan pilihan masyarakat untuk memilih petahana atau bukan petahana," ujar Bahtiar, sebagaimana dikutip dari keterangan pers Kemendagri, Rabu (24/6/2020).

"Yang beliau maksudkan adalah siapa pun bakal calon kepala daerah, saat ini memiliki peluang yang sama dalam proses pelaksanaan Pilkada 2020 ditengah pandemi ini," tuturnya.

Baca juga: Mendagri Minta Kekhususan Pilkada Saat Pandemi Jadi Pertimbangan Bawaslu Saat Bersikap

Dia mengungkapkan, sebagai musuh bersama, Covid-19 perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diperangi seluruh stakeholder, baik pusat maupun daerah.

Oleh karenanya, kata Bahtiar, Mendagri berharap hal tersebut dapat menjadi isu sentral dalam petarungan ide gagasan dalam pemilihan kepala daerah di 270 daerah.

"Adu ide dan inovasi melawan Covid-19 dan dampaknya misalnya, bisa menjadi materi debat pasangan calon kepala daerah," ungkapnya.

"Yang Pak Mendagri maksudkan adalah bahwa fokus petarungan kompetisi Pilkada 2020 adalah kompetisi visi, program, ide, gagasan, dan tawaran inovasi mengenai bagaimana membangun kenormalan baru yang produktif dan aman dari Covid-19," kata Bahtiar.

Baca juga: Mendagri Sebut Pilkada di Tengah Pandemi Bantu Stimulasi Ekonomi

Termasuk juga nantinya ada adu gagasan dan inovasi dalam mengatasi dampak Covid-19 baik secara sosial, ekonomi, pelayanan publik, dan lain sebagainya.

Bahtiar mengingatkan, pandemi Covid-19 ini adalah pengalaman pertama terjadi dalam sejarah pemerintahan dunia termasuk pemerintahan lokal dimana pun.

Karena itu, situasi ini adalah ujian bagi semua pemimpin baik pemimpin formal maupun pemimpin non formal.

"Maka peluang yang dapat diperoleh dalam pilkada di tengah pandemi adalah kita ingin memperoleh pemimpin daerah yang mampu memimpin rakyat di 270 daerah dan untuk memimpin masyarakat bangkit melawan Covid-19, optimis, tetap produktif di berbagai sektor, tapi aman," ucap Bahtiar.

Baca juga: Bawaslu Sebut Calon Kepala Daerah Petahana Lebih Berpotensi Lakukan Penyalahgunaan Wewenang