Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jokowi Minta Daerah Masuki Fase New Normal dengan Hati-hati...

Kompas.com - 11/06/2020, 09:43 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa rencana pembukaan daerah menuju fase kenormalan baru atau new normal yang akan dilakukan pemerintah daerah harus dilakukan secara hati-hati.

Menurut Jokowi, data epidemiologi yang bisa dipertanggungjawabkan harus menjadi acuan bagi pemerintah daerah apakah daerah mereka sudah dapat dibuka atau belum.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan hal itu saat bertandang ke Kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (10/6/2020).

Menurut Jokowi, data tersebut harus menjadi acuan untuk meminimalisir kesalahan dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

"Pembukaan sebuah daerah menuju sebuah tatanan baru masyarakat produktif dan aman Covid-19 perlu saya ingatkan harus melalui tahapan-tahapan yang ketat, tahapan-tahapan yang hati-hati," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Jangan Sampai Salah Putuskan Pembukaan Daerah ke Fase New Normal

Berdasarkan data Gugus Tugas, saat ini sebanyak 44 persen dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia berada dalam zona hijau dan kuning.

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengaku, sebelum suatu daerah dapat membuka aktivitas, pihaknya turut menghitung dampak ekonomi suatu wilayah.

Menurut dia, bila suatu wilayah ditetapkan sebagai zona merah Covid-19 dan dampak penyebaran penyakit ini terhadap sektor perekonomiannya rendah, maka sebaiknya wilayah tersebut ditutup sementara waktu.

"Sedangkan, apabila dampak (terhadap sektor) ekonominya tinggi, meskipun daerahnya merah, bisa dibuka untuk sektor-sektor yang esensial," kata Wiku saat memberikan paparan kepada Presiden.

Baca juga: Gugus Tugas Akui Hitung Dampak Ekonomi Saat Buka Zona Merah

Wiku menambahkan, faktor ekonomi ini menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan karena berdampak pada kesejahteraan warga. Pemerintah ingin warga tetap dapat produktif dan tak kehilangan mata pencaharian.

Namun di sisi lain, masyarakat diimbau untuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar.

"Penerapan protokol kesehatan tetap kunci utamanya. Dan betul-betul setiap daerah karena karakteristiknya beda-beda memperhatikan resikonya. Dan pemulihan sektor ekonominya sesuai dengan kondisi yang ada di daerah," kata dia.

Dapat ditutup kembali

Hingga kini penambahan kasus Covid-19 di Indonesia masih cukup tinggi.

Pada 9 Juni, misalnya, penambahan kasus baru mencapai 1.043 orang. Sementara pada 10 Juni, penambahan kasus baru mencapai 1.241 orang, sehingga akumulasi kasus positif saat ini mencapai 34.316 orang.

Baca juga: UPDATE: 1.241 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 29 Provinsi, Jatim Tertinggi

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com