Wakil Ketua DPR Sebut Koalisi Gemuk Jokowi Bisa Jadi Masalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan, pemerintah punya sejumlah pekerjaan rumah pasca pelantikan Presiden 20 Oktober 2019.

Salah satunya, mendamaikan kepentingan para elite politik. Besarnya gerbong politik Presiden Joko Widodo saat ini, kata Azis, bukan tidak mungkin menjadi masalah jika tak dirawat dengan baik.

"Di satu sisi bisa menjadi keunggulan yang luar biasa. Tapi bila salah merawatnya, kelebihan muatan ini akan menjadi beban dan pada tahap tertentu bukan tidak mungkin bisa menjadi masalah yang memberatkan langkah pemerintahan ke depan," kata Aziz dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/10/2019).

Baca juga: Soal Kemungkinan Gerindra Gabung Koalisi, Airlangga: Semakin Banyak Makin Baik

Tidak hanya itu, Aziz mengatakan, penting bagi pemerintah segera membersihkan sampah politik yang berserakan pasca Pemilu 2019.

Aziz mengakui bahwa proses tersebut memang menimbulkan konflik politik di tengah masyarakat, mulai dari kalangan akar rumput hingga kelas menengah.

"Sebagaimana kita saksikan dalam beberapa tahun terakhir, segregasi kedua kelompok ini bisa meningkat tinggi hingga ke titik yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Aziz.

Tidak hanya itu, Aziz mengatakan, sikap kritis masyarakat juga harus dihidupkan kembali.

Hal ini menyusul bergabungnya partai yang semula oposisi, kemudian merapat ke koalisi pemerintah.

Baca juga: Merunut Benih Perceraian Nasdem dengan Koalisi Jokowi

"Harus diakui, bahwa bersatunya elit politik saat ini, sebenarnya sebuah preseden buruk bagi demokrasi. Itu sebabnya, oposisi tetap dibutuhkan," kata Aziz.

Beberapa pihak yang bisa mengambil sikap kritis itu misalnya, kelompok civil society seperti mahasiswa, kelompok pro demokrasi, aktifis HAM dan lingkungan, hingga aktivis anti korupsi.

Namun demikian, menurut Aziz, pemerintah tetap harus menyediakan kanal khusus untuk menjaga kritik tidak ditunggangi oleh kelompok tidak bertanggungjawab yang bisa membahayakan situasi keamanan nasional.