Pengamat: Tak Masalah jika Jokowi Tak Beri Kursi Menteri ke Gerindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai tidak akan ada masalah jika presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tidak memberikan jatah menteri bagi Gerindra.

Partai Gerindra, kata dia, justru akan menjadi vitamin bagi pemerintah apabila partai pimpinan Prabowo Subianto itu berlaku sebagai oposisi.

"Saya pikir akan baik-baik saja (jika Jokowi tak beri jatah menteri ke Gerindra). Keberadaan Gerindra sebagai partai oposisi menjadi vitamin bagi pemerintah, karena ada yang mengontrol, mengingatkan," ujar Pangi kepada Kompas.com, Selasa (8/10/2019) malam.

Baca juga: Gerindra Disebut Dapat Jatah Menteri, Pengamat Sebut Tren Partai di Indonesia

Menurut Pangi, jika Gerindra berada di luar pemerintahan, akan ada kompetisi yang bisa membuat akselarasi kinerja kementerian dan presiden terpacu. Kuatnya oposisi akan membuat pemerintah bekerja keras untuk menunjukkan keberhasilan.

"Cara menjinakkan partai dengan merekrut kader partai tersebut masuk ke pos kabinet menurut saya itu tradisi lama, tidak ada jaminan juga nanti ketika menteri dari partai tersebut sudah diberikan namun masih menganggu," kata dia.

Menurut Pangi, sudah banyak contoh partai-partai yang kadernya diangkat jadi menteri, tetapi tetap berperan sebagai oposisi.

Salah satunya adalah PAN dan PKS. Kedua partai itu, kata Pangi, pernah mendapat jatah menteri, namun tetap tidak mendukung kebijakan serta program pemerintah di parlemen, selayaknya oposisi.

"Kalau begini (oposisi diberi jatah menteri) kan enggak bagus juga dipertahankan budaya politik pragmatis seperti ini ke depannya, merusak tatanan demokrasi dan budaya politik sehingga mengacaukan fatsun politik kita," kata dia.

Baca juga: Soal Menteri dari Gerindra, Jokowi Disarankan Fokus pada Partai Pengusung

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno menyampaikan, partainya tersebut meminta tiga posisi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf mendatang.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dan Presiden Jokowi terkait tawaran posisi menteri dalam pemerintahan periode 2019-2024.

"Pembicaraan itu memang ada. Kita tidak bisa mungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).