Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Menteri dari Gerindra, Jokowi Disarankan Fokus pada Partai Pengusung

Kompas.com - 08/10/2019, 20:34 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dikabarkan meminta jatah kursi menteri kepada Joko Widodo (Jokowi) untuk kepemimpinan Jokowi dan Ma'ruf Amin pada 2019-2024.

Namun permintaan tersebut justru dipertanyakan, terutama soal kontribusi Gerindra dalam memenangkan Jokowi-Ma'ruf.

"Tidak mungkin Pak Jokowi tak menghitung (penentuan menteri), termasuk apakah akan memberikan kursi menteri ke Gerindra? Alasannya apa? Apa kontribusi Gerindra dalam memenangkan Jokowi?" ujar Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago kepada Kompas.com, Selasa (8/10/2019).

Baca juga: Prabowo Disebut Sudah Siapkan Calon Menteri untuk Kabinet Jokowi

Menurut dia, penentuan kursi menteri memang menjadi hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden.

Oleh karena itu, dalam menentukannya, Jokowi bisa saja memaksimalkan hak prerogatifnya atau karena Jokowi masih tersandera dan mempunyai beban dalam menentukan kursi menteri.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi ChaniagoKOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago

Namun menurut Pangi, ketimbang memperhatikan permintaan partai yang tak berkontribusi terhadap kemenangannya, Jokowi sebaiknya fokus kepada partai utama pengusungnya.

Baca juga: Pembicaraan Jatah Menteri antara Gerindra dan Jokowi...

"Jokowi lebih baik fokus saja bagaimana memperhatikan partai pengusung utama, membaca selera mereka, karena partai tersebut lah yang berdarah-darah dan berkeringat memenangkan Jokowi," kata dia.

"Mengapa Jokowi malah terjebak memenuhi selera partai yang mengusung calon presiden yang kalah? Kalau kita konsisten secara ajeg, dalam sistem presidential murni di AS misalnya, mereka mengambil peran masing-masing, disiplin dengan fatsun politik," kata dia.

Baca juga: Soal Kursi Menteri, Nasdem: Kenapa Gerindra? Ini Ada 10 Parpol Pengusung Presiden

Dengan demikian, mereka yang kalah dapat langsung mengambil peran sebagai oposisi.

Sedangkan pemenangnya, langsung memainkan peran menjadi the rulling party (partai koalisi pemerintah).

"Mereka tahu diri, mengukur diri, ngaca, dan ada rasa malu, sebab secara chemistry dan nuansa kebatinan kan mereka tak nyaman juga, menjaga perasaan partai pengusung utama yang memenangkan capres tersebut," ujar dia.

Baca juga: Gerindra Bantah Incar Kursi Menteri Pertahanan

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno menyampaikan, partainya tersebut meminta tiga posisi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf mendatang.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dan Presiden Jokowi terkait tawaran posisi menteri dalam pemerintahan periode 2019-2024.

"Pembicaraan itu memang ada. Kita tidak bisa mungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Kompas TV Kabar Partai Gerindra meminta jatah posisi menteri jadi sorotan jelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono sebut partainya meminta 3 posisi menteri. Namun, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani membantah pernyataan Arief yang meminta jatah menteri. Muzani mempertanyakan sumber informasi Arief. Pasalnya, selama ini muzani tidak berkomunikasi dengan DPP Gerindra. Muzani mengakui ada pembicaraan mengenai tawaran posisi menteri. Muzani juga membenarkan pembahasan dengan pihak Istana agar Gerindra bergabung di kabinet. Atas tawaran tersebut, Gerindra mengaku telah menyerahkan konsep. Namun, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto belum menentukan sikap apakah partainya akan bergabung dalam koalisi pemerintah atau tetap jadi oposisi. #Gerindra #MenteriJokowi #KabinetJokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com