Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III DPR Pertanyakan Kinerja Komnas HAM, BNN, LPSK hingga BNPT

Kompas.com - 02/09/2019, 17:18 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Anwar Rachman, mempertanyakan kinerja sejumlah lembaga negara yang bermitra dengan Komisi III.

Beberapa lembaga negara ini meminta penambahan anggaran untuk tahun 2020. Tetapi, menurut Anwar, kinerjanya tak menunjukan hasil yang signifikan.

Lembaga yang dimaksud ialah Komnas HAM, Badan Narkotika Nasional (BNN), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Baca juga: Rapat Bersama Komisi III, LPSK Keluhkan Anggaran 2020

"Untuk Komnas HAM, banyak yang mempertanyakan kinerja konkretnya itu apa? Kalau ada perkara itu mana, lalu pelanggaran HAM berat mana yang sudah diselesaikan?," kata Anwar dalam rapat pembahasan anggaran 2020 bersama sejumlah lembaga negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2019).

"Kadang kita malu, sudah dikasih anggaran tapi kerjanya mana," lanjutnya.

Anwar juga mempertanyakan kinerja BNN. Ia menilai, selama ini peredaran narkoba masih marak.

Bahkan, Anwar mendengar kabar, ada 'permainan' antara bandar narkoba dan oknum di tubuh BNN sendiri. Padahal, menjadi kewajiban BNN untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba.

Anwar juga menyoroti eksistensi LPSK. Menurut dia, masyarakat belum banyak yang mengenal LPSK.

Ia meminta LPSK untuk lebih giat lagi menyosialisasikan kinerja mereka.

Terakhir, Anwar mengkritik kinerja BNPT. Ia mempertanyakan banyaknya orang yang terang-terangan mendeklarasikan diri sebagai anggota organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan peran BNPT dalam hal tersebut.

Baca juga: Lembaga-lembaga Ini Minta Kenaikan Anggaran, Kecuali KPK

"Kok BNPT diam saja? Enggak ada anggaran untuk itu? Tolong tegas," ujar Anwar.

Anwar mengatakan, jika empat lembaga tersebut bisa memperbaiki kinerja yang menjadi catatan, pihaknya tak keberatan untuk memperjuangkan penambahan anggaran.

"Kami prinsipnya akan meperjuangkan permohonan tambahan anggaran ini," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com