Salin Artikel

Komisi III DPR Pertanyakan Kinerja Komnas HAM, BNN, LPSK hingga BNPT

Beberapa lembaga negara ini meminta penambahan anggaran untuk tahun 2020. Tetapi, menurut Anwar, kinerjanya tak menunjukan hasil yang signifikan.

Lembaga yang dimaksud ialah Komnas HAM, Badan Narkotika Nasional (BNN), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Untuk Komnas HAM, banyak yang mempertanyakan kinerja konkretnya itu apa? Kalau ada perkara itu mana, lalu pelanggaran HAM berat mana yang sudah diselesaikan?," kata Anwar dalam rapat pembahasan anggaran 2020 bersama sejumlah lembaga negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2019).

"Kadang kita malu, sudah dikasih anggaran tapi kerjanya mana," lanjutnya.

Anwar juga mempertanyakan kinerja BNN. Ia menilai, selama ini peredaran narkoba masih marak.

Bahkan, Anwar mendengar kabar, ada 'permainan' antara bandar narkoba dan oknum di tubuh BNN sendiri. Padahal, menjadi kewajiban BNN untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba.

Anwar juga menyoroti eksistensi LPSK. Menurut dia, masyarakat belum banyak yang mengenal LPSK.

Ia meminta LPSK untuk lebih giat lagi menyosialisasikan kinerja mereka.

Terakhir, Anwar mengkritik kinerja BNPT. Ia mempertanyakan banyaknya orang yang terang-terangan mendeklarasikan diri sebagai anggota organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan peran BNPT dalam hal tersebut.

"Kok BNPT diam saja? Enggak ada anggaran untuk itu? Tolong tegas," ujar Anwar.

Anwar mengatakan, jika empat lembaga tersebut bisa memperbaiki kinerja yang menjadi catatan, pihaknya tak keberatan untuk memperjuangkan penambahan anggaran.

"Kami prinsipnya akan meperjuangkan permohonan tambahan anggaran ini," katanya.

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/02/17182911/komisi-iii-dpr-pertanyakan-kinerja-komnas-ham-bnn-lpsk-hingga-bnpt

Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke