Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dinilai Butuh Menteri yang Lincah

Kompas.com - 09/08/2019, 00:07 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tri Widodo Wahyu Utomo mengatakan, kriteria yang cocok mengisi kabinet jilid II pemerintahan Joko Widodo yakni orang yang gesit dan lincah.

Sebab, Indonesia memiliki tantangan luar biasa, baik dari internal maupun eksternal.

Secara global, Indonesia masih rentan akan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang fluktuatif serta suku bunga The Fed.

Sementara itu, di Internal, Indonesia masih ditantang akan pertumbuhan ekonomi yang stagnan hingga defisit transaksi berjalan.

Baca juga: Soal Jatah Menteri, Nasdem Ikut Ketetapan Jokowi

Selain itu, masih perlu banyak perbaikan dari segi birokrasi maupun fasilitas untuk masyarakat.

"Dengan tantangan yang kompleks itu bagaimana kita merumuskan kebijakan efektif. Untuk ke sana, kita butuh kabinet yang agile," ujar Tri dalam diskusi "Desain Kabinet Agile" di Kantor LAN, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019).

Apalagi, lanjut Tri, Indonesia memasuki era revolusi industri 4.0 yang memerlukan keandalan teknologi dalam pelayanan publik, berbasis IT, dan memanfaatkan internet of things.

Pemerintah tengah mendorong Indonesia menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Oleh karena itu, kata Tri, butuh menteri yang cepat tanggap dan inovatif untuk bisa bersaing dengan negara-negara tetangga.

"Seperti yang Bapak Jokowi bilang, kita tinggalkan cara-cara dan pola pikir lama," kata Tri.

Faktanya, masih ada kementerian dan lembaga yang memiliki catatan buruk di era Jokowi, seperti kegiatan yang tak sesuai dengan program, tugas pokok dan fungsi yang tumpang tindih, dan kinerja kementerian yang belum optimal sehimgga pernah ditegur langsung oleh Jokowi.

Baca juga: Hanura Berharap Jokowi Loloskan 40 Kadernya Masuk Kabinet

Kabinet Agile, kata Tri, diharapkan menjadi kabinet yang bersifat fleksibel dan adaptif terhadap tuntutan perkembangan jaman.

Para pembantu presiden harus mampu memiliki ideologi, strategi, dan kemampuan manajerial yang baik untuk mencapai tujuan bangsa dan negara.

"Kementerian dihadapkan pada sumber daya yang besar, ada SDM, sumber daya anggaran. Bagaimana bisa mengelola ini, maia harus punya kemampuan manajerial," kata Tri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com