Surya Paloh Minta Kader Nasdem Ubah Citra Negatif DPR

Kompas.com - 18/07/2019, 07:38 WIB

Ihsanuddin,

Krisiandi

Tim Redaksi

Ihsanuddin

Penulis

Krisiandi

Editor

Lihat Foto

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat memberikan pembekalan dalam Sekolah Legislatif Partai Nasdem, di Kampus Akademi Bela Negara (ABN) Nasdem, Pancoran, Jakarta, Rabu (17/7/2019).(Dok DPP Nasdem)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meminta kader partainya yang terpilih sebagai anggota DPR 2019-2024 untuk bekerja sungguh-sungguh. Dengan begitu, kadernya bisa membantu mengubah citra DPR yang selama ini kerap dipandang negatif.

Hal itu disampaikan Surya saat memberikan pembekalan dalam Sekolah Legislatif Partai Nasdem, di Kampus Akademi Bela Negara (ABN) Nasdem, Pancoran, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

"Harus ada perubahan persepsi publik. Nasdem ingin melihat anggota dewan sebagai representasi partai untuk pelopor dengan bangun citra baru di periode ini," kata Surya dalam siaran pers, Rabu.

Dalam pileg 2019 lalu, Partai Nasdem memperoleh 9,05 persen suara. Hasil tersebut membuat Nasdem meraih 59 kursi di DPR 2019-2024, naik 23 kursi dari periode sebelumnya.

Menurut Surya, para kader yang menjadi anggota dewan harus menjaga amanat masyarakat yang diwakilinya. Ia menyebut, saat ini masih ada persepsi bahwa posisi, peran, dan tugas yang diamanatkan kepada anggota DPR belum secara sungguh-sungguh dijalankan.

Ia ingin para kader Nasdem yang telah diberi kepercayaan oleh masyarakat bisa mengubah persepsi itu. Surya juga mengingatkan bahwa pihaknya akan mengawasi secara ketat segala tindak tanduk dan etika berpolitik masing-masing anggota DPR fraksi Nasdem.

"Perilaku saudara-saudara di anggota dewan diawasi ketat oleh pimpinan fraksi, bahkan oleh DPP," kata Surya.

Surya juga mengingatkan, dalam berpolitik tidak boleh menjatuhkan satu sama lainnya. Jika terjadi sebuah permasalahan, maka Surya mengingatkan hal itu harus diselesaikan secara internal. Ia mengingatkan sanksi tegas akan diberikan jika ada anggota DPR yang melakukan kesalahan.

"Saya akan tegur, bahkan saya akan berhentikan jika ada anggota Nasdem yang hanya bisa menjelek-jelekkan rekan kerjanya," kata bos Media Group ini.

Kompas TV Pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Moda Raya Terpadu Sabtu (13/7/2019) lalu bisa mengubah peta politik koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Santer terdengar tawaran kursi menteri kepada Partai Gerindra. Seiring dengan terjadinya pertemuan yang dianggap sebagai rekonsiliasi 2 kubu di Pemilihan Presiden 2019. Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Amien Rais mengklarifikasi pertemuan Prabowo dengan Jokowi Sabtu (13/7/2019) lalu. Setelah dijelaskan Prabowo, Amien setuju dengan adanya pertemuan itu. Namun Amien juga mengingatkan agar koalisi yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pemilihan Presiden tidak tergiur mendapat kursi di kabinet pasca pertemuan Jokowi-Prabowo. Sebab demokrasi butuh oposisi. Untuk memberikan pengawasan kepada pemerintahan. Soal adanya oposisi didukung oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Fawaid. Jazilul khawatir bila oposisi masuk, koalisi bisa tidak satu kata selama 5 tahun pemerintahan. Pernyataan ini juga bisa dimaknai soal kursi menteri buat koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf yang berkurang bila partai koalisi lawan ikut ‘’nimbrung’’ dalam kabinet. Karena bila masuk Gerindra, PKSdan PANpunya cukup daya tawar dalam kabinet. Makanya Partai Golkar senantiasa menegaskan supaya hanya koalisi Jokowi-Ma'ruf yang bisa mendapatkan kursi menteri dan dibagi secara proporsional perolehan suara DPR. Soal minta bagian kursi menteri ucapan Ketua Umum Partai Nasdem lebih memukau. Surya di hadapan Jokowi Selasa (16/7/2019) malam mengatakan bahwa hubungannya dengan Jokowi adalah karena pertemanan bukan karena kursi menteri. Macam polah para petinggi partai koalisi Jokowi-Ma'ruf memang terkesan tak ingin supaya partai pendukung Prabowo-Subianto di Pilpres 2019 dapat jatah kursi menteri dan pejabat setingkat menteri. Masuk akal, karena memang setelah bertarung dengan alot di Pilpres sebaiknya Prabowo dan partai koalisinya menjadi oposisi. Menjaga pagar demokrasi agar tetap utuh. Dengan kekuasaan eksekutif yang tetap diawasi para oposisi di Senayan. #KoalisiPemerintah #Oposisi #JokowiMaruf

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.