Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP PKB Sebut PDI-P, Nasdem dan Golkar Juga Incar Menteri Desa

Kompas.com - 12/07/2019, 16:05 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy mengatakan, posisi Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjadi posisi penting bagi beberapa partai politik di koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Lukman mengatakan, beberapa partai politik dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf memang memiliki perhatian terhadap persoalan desa.

"Ya menang Kemendes itu sekarang menjadi sangat penting bagi semua pihak yang punya pandangan dalam membangun Indonesia harus dari desa, bottom up mengubah cara pandang," kata Lukman saat ditemui di Batik Kuring, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019).

Baca juga: Bamsoet: Airlangga dan Agus Gumiwang Layak Dipertahankan Jadi Menteri

Lukman menyambut positif partai-partai seperti PDI Perjuangan yang punya perhatian terhadap masyarakat di desa. Lalu, Nasdem dan Golkar sehingga posisi menteri desa menjadi sangat penting.

"Saya positif saja PDI-P, saya anggap positif karena PDI-P punya visi soal wong cilik, nah wong cilik kan adanya di desa. Kemudian Nasdem punya perhatian terhadap kementrian desa. Saya juga yakin, temen-temen di Nasdem menganggap bahwa masyarakat desa perlu diperhatikan, Golkar juga seperti itu," ujarnya.

Baca juga: Menteri Desa Periode Berikutnya Dinilai Jadi Incaran Partai Politik

Lukman mengatakan, pihaknya juga memiliki perhatian pada posisi menteri desa dan sudah memiliki kader-kader terbaik untuk dipertimbangkan presiden terpilih Jokowi mengisi posisi tersebut.

"PKB juga menganggap penting kemendes itu, di samping selama ini PKB punya portofolio di situ. Karena semenjak awal Kemendes embrionya ada di kementrian kawasan Indonesia timur, kemudian kementrian pembanguan daerah tertinggal," tuturnya.

Kendati demikian, Lukman mengatakan, pihaknya menyerahkan semua posisi menteri kepada presiden Jokowi, meski sudah menyerahkan 10 nama kader.

"Oleh karena itu kita serahkan sepenuhnya ke Pak Jokowi untuk menentukan hak prerogatif untuk menentukan siapa yang cocok di Kemendes," pungkasnya.

Kompas TV Presiden terpilih Joko Widodo menyebut telah mengantongi nama-nama menteri dalam kabinet di periode pemerintahan mendatang bersama Ma'ruf Amin. Joko Widodo memastikan akan memasukkan sejumlah nama yang telah diusulkan partai politik pengusung. Presiden terpilih Joko Widodo menjabarkan persentase menteri antara kalangan partai politik dan profesional diperkirakan 60 berbanding 40 atau masing-masing 50 persen dengan mengakomodasi menteri berusia muda. Joko Widodo juga mempersilakan parpol koalisi mengusulkan sebanyak-banyaknya nama kandidat menteri. Selain sejumlah nama baru menurut Jokowi ada banyak juga menteri kabinet kerja yang akan tetap membantunya pada periode mendatang. #JokoWidodoMarufAmin #Kabinet #Menteri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Seluruh Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Seluruh Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Nasional
Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Nasional
Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Nasional
Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Nasional
Karutan KPK Lawan Penetapan Tersangka Kasus Pungli, Singgung Praperadilan Eddy Hiariej

Karutan KPK Lawan Penetapan Tersangka Kasus Pungli, Singgung Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
7 Poin Kesimpulan Kubu Anies-Muhaimin, di Antaranya Pengkhianatan Konstitusi dan Nepotisme

7 Poin Kesimpulan Kubu Anies-Muhaimin, di Antaranya Pengkhianatan Konstitusi dan Nepotisme

Nasional
'One Way' Dihentikan, Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Jakarta Cikampek Normal 2 Arah

"One Way" Dihentikan, Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Jakarta Cikampek Normal 2 Arah

Nasional
Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka Dugaan Korupsi

KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka Dugaan Korupsi

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Karutan yang Jadi Tersangka Pungli

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Karutan yang Jadi Tersangka Pungli

Nasional
PDI-P Larang Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut, Airlangga: Kan Sudah Dapat Surat Tugas dari Golkar

PDI-P Larang Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut, Airlangga: Kan Sudah Dapat Surat Tugas dari Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com