Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/07/2019, 20:17 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan, penempatan kader partai politik pada Kabinet Kerja Jilid II merupakan wewenang sepenuhnya dari Presiden Joko Widodo.

Apabila, Presiden Jokowi melihat Nasdem layak membantu pemerintah, maka Surya meminta ada kadernya yang ditempatkan sebagai pembantu presiden.

"Kalau Nasdem penting masih ada di kabinet Pak Jokowi, tempatkan," kata Surya ketika membuka sekolah legislatif Nasdem, di Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2019).

Baca juga: Wapres Sebut Jatah Kursi Menteri Bergantung Jumlah Kursi Parpol di DPR

Mendengar itu, para kader Nasdem yang memenuhi ruangan langsung bersorak dan bertepuk tangan.

Mereka yang hadir yakni para anggota DPR RI terpilih Partai NasDem untuk periode 2019-2024, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Fungsionaris DPP, pengurus sayap partai dan peserta terseleksi.

Presiden Jokowi juga hadir dalam acara itu. Jokowi yang tampak mengenakan setelan kemeja putih dibalut jas hitam tersenyum mendengar pernyataan Surya.

Surya melanjutkan, namun dirinya tidak memaksakan apabila Presiden Jokowi menganggap kader Nasdem tidak layak untuk duduk di kursi kabinet. Ia tidak akan mempermasalahkannya.

"Kalau Pak Jokowi merasa Nasdem ini pembantu sontoloyo, jangan kasih apa-apa Nasdem itu," kata Surya.

Baca juga: PKB Yakin Jokowi Bagi-bagi Kursi Menteri Secara Proporsional

Menurut Surya, saat ini adalah masa-masa yang tidak mudah bagi Presiden Jokowi dalam menyusun kebinet kerja bersama Ma'ruf Amin. Sebab, banyak kepentingan yang harus diakomodasi.

"Presiden Jokowi sedang menimang-nimang dan menerima masukan-masukan terkait dengan susunan kabinet. Ada yang tulus, ada yang barangkali lips service, atau ada yang mencari cara mengambil keuntungan bagi kepentingan sendiri," kata Surya.

Usai Surya Paloh menyampaikan sambutan, giliran Jokowi yang maju ke atas panggung acara. Namun, pidato Jokowi tertutup dari pewarta.

Usai acara, Presiden Jokowi pun langsung pergi meninggalkan lokasi tanpa wawancara dengan pewarta terlebih dahulu.

 

Kompas TV Partai Nasdem mengapresiasi Jokowi yang sudah mulai mengantongi nama calon menteri untuk mengisi kabinetnya. Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate juga menilai pendapat wakil presiden Jusuf Kalla terkait porsi menteri berdasarkan raihan kursi parpol di parlemen layak dipertimbangkan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com