Paslon Disarankan Bedah Program Pencegahan Korupsi Kepala Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menyarankan, kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, membedah program konkret di sektor korupsi, khususnya yang menjerat kepala daerah.

Sebab, kata Arya, sepanjang tahun 2018, sebanyak 29 kepala daerah terjerat kasus korupsi.

Bedah program tersebut bisa dilakukan saat debat capres-cawapres Kamis (17/1/2019). 

"KPK menetapkan tersangka OTT kepala daerah itu hampir 30 orang. Jadi publik punya intensi yang sangat besar untuk mengetahui apa prioritas pemerintah terhadap pemberantasan korupsi," kata Arya saat ditemui di Kantor CSIS, Tanah Abang, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Ia mengatakan, dengan banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi membuat masyarakat ingin mengetahui langkah konkret pencegahan korupsi yang disiapkan capres terpilih.

Baca juga: Paparan Spontanitas Dinilai Penting dalam Debat Capres-Cawapres

Dengan demikian, kata Arya, masyarakat memiliki gambaran terkait program kedua pasangan calon dalam pemberantasan korupsi, khususnya korupsi politik yang dilakukan kepala daerah.

"Apa yang ingin pemerintah lakukan untuk menangani tindak pidana korupsi itu? Saya kira isu korupsi tanpa menegasikan isu lainnya jauh punya magnitude yang besar," lanjut Arya.

Diberitakan sebelumnya, debat Pilpres terdiri dari lima rangkaian. Debat pertama yang bertemakan pemberantasan korupsi dan terorisme serta penegakan hukum dan HAM akan berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis pekan ini.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: 6 Panelis Debat Pilpres Pertama 2019