Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perludem Usul Moderator Debat Perdalam Jawaban Paslon 2-3 Kali

Kompas.com - 14/01/2019, 20:03 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan kesempatan kepada moderator untuk memperdalam jawaban kedua pasangan calon saat debat pertama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Hal itu diungkapkan peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam acara diskusi bertajuk "Membincang Hukum, HAM, dan Korupsi", di kawasan Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

"KPU harus mengambil kebijakan memberikan ruang agak lebih kepada moderator untuk lebih mendalami jawaban-jawaban yang diberikan oleh paslon," ujar Fadli.

Fadli tidak ingin moderator hanya mengajukan satu pertanyaan ke pertanyaan lainnya.

Baca juga: Siapa yang Berpeluang Diuntungkan dari Debat Perdana, Jokowi atau Prabowo?

 

Ia menyarankan agar moderator diberi kesempatan sebanyak 2-3 kali untuk memperdalam gagasan dari masing-masing paslon.

Fadli mencontohkan, misalnya terkait isu reformasi hukum.

Menurut dia, moderator dapat menanyakan soal langkah operasional kedua paslon, respons atau tindak lanjut, hingga menguji pemahaman kandidat melalui data-data yang dimiliki panelis.

Ia mengaku percaya kedua moderator dalam debat pertama, Ira Koesno dan Imam Priyono, adalah orang-orang terpilih yang dapat melakukan hal tersebut.

"Dua orang itu tentu profesional di bidangnya dan tentu bisa melakukan pendalaman dan menggali dari jawaban-jawaban yang disampaikan capres-cawapres," kata dia.

Baca juga: Konsep Debat Kedua dan Selanjutnya Bisa Berbeda dengan Debat Perdana

Fadli berpendapat, langkah tersebut dapat membuat debat menjadi ajang bagi publik untuk menilai pemahaman kedua paslon terkait topik yang dibicarakan.

"Kalau hanya menanyakan kemudian selesai dijawab dan mereka sudah tahu pertanyaannya apa, inikan menjadi sangat percuma. Debat publik yang menelan energi dan biaya yang tidak sedikit, tapi tidak mendapatkan esensinya," ujar Fadli.

Debat perdana Pilpres 2019 akan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 17 Januari 2019. Tema yang diangkat adalah hukum, HAM, terorisme dan korupsi.

Peserta debat pertama adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Debat perdana ini akan disiarkan oleh empat lembaga penyiaran, yaitu TVRI, RRI, KOMPAS TV, dan RTV.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Jadwal Debat Pilpres 2019

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com