Komnas HAM Akui Kinerjanya di Level Terendah, Ini Rencana Perbaikannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam mengakui catatan negatif lembaganya selama beberapa tahun terakhir.

Hal itu disampaikan untuk menanggapi laporan Asian NGO Network on National Human Right Institution (ANNI) terhadap kinerja Komnas HAM yang dinilai ada pada level terendah.

"Memang, berat sekali jadi komisioner saat ini, betul. Ini titik paling nadir, Komnas HAM memang jeblok dua kali, dinilai buruk dalam pengelolaan keuangan," ujar Choirul dalam sebuah diskusi di Jalan Cikini Raya, Minggu (16/12/2018).

Choirul mengatakan, tingkat kepercayaan publik terhadap Komnas HAM menjadi masalah yang harus diatasi.

Baca juga: Ini Sejumlah Catatan Positif terhadap Kinerja Komnas HAM

Komnas HAM periode 2017-2022 yang baru bertugas satu tahun ini harus membereskan pekerjaan rumah masa lalu untuk memperbaiki citra Komnas HAM.

Choirul mengatakan, hal pertama yang harus dilakukan untuk membangun kepercayaan itu adalah dengan mempertegas posisi Komnas HAM.

"Ketegasan kami, kami tidak mau penyelesaian (kasus HAM) di luar proses hukum. Pakai Undang-Undang, enggak boleh yang lain," ujar Choirul.

Dengan sikap yang tidak abu-abu, masyarakat akan melihat ketegasan Komnas HAM dalam menindaklanjuti sebuah kasus. Choirul menilai langkah ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya keluarga korban.

Langkah kedua yang akan dilakukan Komnas HAM adalah komitmen untuk bersikap universal. Maksudnya, Komnas HAM tidak bisa diseret demi kepentingan kelompok tertentu dalam menindaklanjuti sebuah kasus.

Sebelumnya, ANNI memberikan sejumlah kritikan terhadap kinerja Komnas HAM.

Lembaga tersebut juga dinilai memiliki tingkat kepercayaan publik yang rendah.

Baca juga: Kinerja Komnas HAM Periode 2012-2017 Dinilai Sangat Rendah

ANNI merupakan gabungan dari kelompok organisasi masyarakat sipil yang berkaitan dengan HAM. Organisasi yang bergabung adalah KontraS, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Human Right Working Group (HRWG), dan Imparsial.