Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Sejumlah Catatan Positif terhadap Kinerja Komnas HAM

Kompas.com - 16/12/2018, 18:39 WIB
Jessi Carina,
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama periode 2012-2017 dan satu tahun berjalannya periode 2017-2022, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dinilai memiliki sejumlah catatan positif.

Hal ini dirangkum Asian NGO Network on National Human Right Institution (ANNI) yang pada saat bersamaan juga mengkritik kinerja Komnas HAM yang buruk.

"Jadi bukan hanya kritik. Kami juga punya catatan positif mengenai apa yang menjadi progres Komnas HAM. Banyak yang dilakukan dan diinisiasi Komnas HAM," ujar anggota ANNI dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Putri Kanesia, dalam sebuah diskusi di Jalan Cikini Raya, Minggu (16/12/2018).

Baca juga: Komnas HAM Diminta Sikapi Pelanggar HAM yang Jadi Peserta Pemilu 2019

Putri mengatakan, catatan pertama ketika Komnas HAM mendukung dan ikut menginisiasi reuni Stolen Children atau "Anak yang Dicuri". Itu merupakan pertemuan antara keluarga dengan anak-anak korban perang di Timor Leste yang dikirim ke Indonesia.

Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah mengenai penyelesaian dokumen administratif yang diperlukan anak-anak yang dicuri sebagai prasyarat mendapat paspor dan visa.

Kemudian, Komnas HAM juga telah aktif dalam penanganan kasus Zulfiqar Ali, warga negara Pakistan yang dituduh memiliki 300 gram heroin dan dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang.

Komnas HAM bersama Imparsial menyelidiki kasus tersebut hingga mendapatkan bukti kuat persidangan yang tak adil dan tuduhan yang keliru.

"Komnas HAM mengirim surat kepada Presiden Jokowi, memberikan rekomendasi untuk memberi grasi kepada Zulfiqar Ali," ujar Putri.

Catatan positif lainnya, Komnas HAM periode 2017-2022 juga dinilai bisa berkomunikasi lebih baik dengan kelompok masyarakat sipil. Putri mengatakan, lebih mudah untuk berkomunikasi dengan komisioner sekarang dibandingkan periode sebelumnya.

"Kemudian kami lihat periode sekarang di satu tahun ini, sedikit demi sedikit sudah ada keterlibatan aktif dengan masyarakat sipil," kata dia.

Sebelumnya, ANNI memberikan sejumlah kritikan terhadap kinerja Komnas HAM. Lembaga tersebut dinilai memiliki tingkat kepercayaan publik yang rendah.

Baca juga: Kinerja Komnas HAM Periode 2012-2017 Dinilai Sangat Rendah

Adapun ANNI merupakan gabungan dari kelompok organisasi masyarakat sipil yang berkaitan dengan HAM. Organisasi yang bergabung adalah KontraS, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Human Right Working Group (HRWG), dan Imparsial.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com